PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo, menggelar sosialisasi tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo 2018 di Gedung Paseban Sena Kota Probolinggo, Rabu (27/9/2017) pagi. Sosialisasi di-ikuti oleh 25 delegasi dari partai politik, Forkopimda, perwakilan ormas dan instansi terkait lainnya.
Ketua KPU Kabupaten Probolinggo, Muhamad Zubaidi mengatakan, sosialisasi ini sangat mendesak untuk segera dilakukan mengingat pada awal Oktober, KPU sudah akan melakukan verifikasi parpol. Padahal pihaknya baru melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemerintah Daerah (Pemkab) Probolinggo pada 18 September lalu, sebagai modal melakukan tahapan pilkada.
“Ini tahapan perdana yang resmi kami lakukan, sosialisasi sudah sangat mendesak karena dua hari kedepan kami sudah akan mengundang parpol untuk verifikasi, baik parpol lama atau parpol yang baru,” ungkap Zubaidi, seusai memberikan sambutan kepada peserta sosialisasi.
Komisioner KPU dua periode itu menyebut , ada tiga isu krusial yang disampaikan pihaknya dalam melakukan sosialisasi. Isu pertama terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan secara serentak. Isu kedua, perihal banyaknya peraturan baru dari KPU RI yang diterima secara mendadak.
“Isu krusial ketiga yang perlu dipahami oleh elemen masyarakat adalah tentang proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati. Baik itu pencalonan lewat parpol, calon perseorangan atau calon tunggal. Semuanya harus disampaikan secara gamblang agar pilkada 2018 berlangsung sesuai jadwal tanpa polemik,” ujarnya.
Asy’ari, Sekretaris Garda Bangsa yang hadir dalam sosialisasi menilai, penyampaiaan tahapan pilkada oleh KPU sangat penting untuk menunjang kelancaran pesta demokrasi yang tinggal 9 bulan lagi. Hanya saja, sosialisasi ini harusnya tidak hanya menyisir pemangku kebijakan, namun juga merata hingga kalangan masyarakat kelas bawah.
“Ini bagus untuk kesuksesan pilkada, harapan saya sosialisasi tidak hanya di kalangan parpol atau instansi terkait lain namun juga bisa dilakukan ke masyarakat dan kelompok pemilih pemula. Mereka merupakan kelompok mayoritas yang selama ini minim partisipasinya,” tandas pegiat organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. (em/ela).
Tinggalkan Balasan