Probolinggo,– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo resmi mengetuk palu penetapan 21 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) untuk Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan krusial yang menjadi kompas arah kebijakan legislasi daerah ini disahkan dalam rapat paripurna di gedung dewan setempat pada Rabu (18/11/2026) siang.

Pengesahan tersebut tertuang secara formal dalam Keputusan DPRD Kabupaten Probolinggo Nomor 22 Tahun 2026.

Dokumen ini menjadi pijakan utama bagi eksekutif dan legislatif dalam merancang serta membahas produk hukum daerah yang responsif selama satu tahun mendatang.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma, dengan dihadiri jajaran pimpinan serta seluruh anggota dewan.

Dari eksekutif, hadir Bupati Probolinggo, dr. Mohammad Haris, didampingi para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Kabupaten Probolinggo, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma, menegaskan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen lembaga legislatif untuk memastikan setiap regulasi yang lahir benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat dan mempercepat laju pembangunan daerah.

“Penetapan 21 Propem Perda ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan fondasi hukum yang akan menentukan arah kebijakan Kabupaten Probolinggo di tahun 2027. Kami menargetkan seluruh proses pembahasan berjalan efektif, tepat waktu, dan berkualitas demi menjawab dinamika pembangunan serta perlindungan masyarakat,” ujar Oka usai memimpin jalannya paripurna.

Senada dengan hal tersebut, Bupati Probolinggo, dr. Mohammad Haris, menyambut baik sinergi antara Pemkab Probolinggo dan DPRD dalam menyusun daftar prioritas regulasi.

Menurutnya, kepastian payung hukum sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi pelayanan publik dan penguatan ekonomi kerakyatan.

“Eksekutif siap bersinergi penuh dengan jajaran legislatif untuk menyiapkan naskah akademik dan draf rancangan yang matang. Dengan payung hukum yang jelas, program-program strategis daerah, mulai dari penataan ruang hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat, dapat dieksekusi secara optimal dan berkelanjutan,” tutur Mohammad Haris.

RAMAH TAMAH: Bupati Probolinggo, Mohammad Haris, ramah tamah dengan anggota DPRD usai rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (18/11/26) siang. (foto: Istimewa)

Sebanyak 21 draf regulasi yang masuk dalam daftar prioritas 2027 menyasar sektor-sektor vital yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat dan tata kelola pemerintahan.

Ke-21 Propem Perda tersebut terbagi ke dalam empat klaster utama sebagai berikut:

1. Klaster Kesejahteraan Sosial, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat

* Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual.

* Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

* Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

* Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

* Kawasan Tanpa Rokok.

* Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR).

2. Klaster Tata Ruang, Infrastruktur, dan Pemerintahan Desa

* Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo Tahun 2027–2047.

* Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

* Penyelenggaraan Jalan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan.

* Penetapan Nama Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau di Kabupaten Probolinggo.

* Raperda tentang Desa.

3. Klaster Keuangan Daerah dan Pendapatan

* Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

* Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027.

* APBD Tahun Anggaran 2028.

* Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

* Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

* Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo.

4. Klaster Kelembagaan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

* Perubahan Keempat atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

* Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Rengganis.

* Penyertaan Modal Perseroda Rengganis.

* Penyertaan Modal Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Argapura.

Melalui pengesahan daftar prioritas regulasi ini, kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo diharapkan mampu melahirkan produk hukum daerah yang adaptif, akuntabel, serta berdampak nyata bagi kemajuan

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Probolinggo. (*)


 

Editor: Elha Hidayat

Komentar Ditutup! Anda tidak dapat mengirimkan komentar pada artikel ini.