Probolinggo,- Wilayah Kota Probolinggo mulai memasuki musim penghujan. Kondisi tersebut meningkatkan potensi terjadinya bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.

Untuk mengantisipasi hal itu, seluruh perangkat daerah dan unsur terkait diminta menyiapkan personel serta peralatan, sekaligus memastikan langkah mitigasi dan penanganan darurat dapat dilakukan secara cepat.

Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, mengatakan bahwa penanggulangan bencana membutuhkan persiapan matang.

Sebab, bencana dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa adanya tanda-tanda atau peringatan yang pasti.

Karena itu, seluruh pihak harus memahami potensi risiko bencana di wilayah masing-masing, termasuk langkah yang perlu dilakukan ketika kondisi darurat terjadi.

“Bencana harus kita mitigasi, sehingga kita harus melakukan persiapan. Karena bencana ini tidak ada tanda-tanda kapan akan terjadi. Sehingga, ketika terjadi bencana, bagaimana kita bisa cepat meresponsnya,” katanya.

Aminuddin meminta BPBD bersama Dinas Pekerjaan Umum, perangkat daerah teknis, camat, dan lurah segera melakukan pemetaan sekaligus menyosialisasikan titik-titik rawan bencana. Terutama kawasan yang berpotensi mengalami banjir.

Pemetaan tersebut juga harus diketahui hingga tingkat kelurahan agar masyarakat maupun petugas dapat melakukan langkah antisipasi sejak dini.

“Jangan sampai setelah rapat ini seluruh pihak justru lengah. Apalagi, hujan sudah mulai turun dan potensi bencana semakin nyata,” ucap Wali Kota.

“Karena itu, semua pihak harus memahami titik-titik rawan bencana serta segera menyusun langkah antisipasi secara matang,” tambahnya.

Selain pemetaan wilayah rawan bencana, Wali Kota Amin juga meminta BPBD memperkuat kesiapan Tim Reaksi Cepat (TRC).

Hal itu dilakukan melalui pengaturan personel, penyusunan jadwal piket, serta penerapan standar waktu respons yang terukur.

Ia juga mendorong pelaksanaan simulasi kebencanaan secara berkala untuk memastikan seluruh petugas memahami tugas dan prosedur evakuasi.

Menurutnya, penanggulangan bencana membutuhkan koordinasi serta keterlibatan seluruh unsur, mulai dari perangkat daerah, TNI, Polri hingga masyarakat.

“Jangan hanya menyebut diri sebagai Tim Reaksi Cepat, tetapi ketika ada laporan justru lambat datang. Harus ada standar waktu respons yang jelas dan diuji, sehingga setiap petugas memahami tugasnya serta segera bergerak ketika terjadi keadaan darurat,” pungkasnya. (*)


Editor: Elha Hidayat

Komentar Ditutup! Anda tidak dapat mengirimkan komentar pada artikel ini.