Probolinggo,– Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris atau Gus Haris, menjawab pandangan umum (PU) seluruh fraksi DPRD atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna yang berlangsung, Rabu (18/11/26) pagi.
“APBD 2027 diarahkan pada prioritas nasional dan daerah, meliputi penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan Kesehatan serta pemerataan pembangunan infrastruktur hingga pedesaan,” ujar Gus Haris dalam jawabannya.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma. Hadir pimpinan dan anggota DPRD, perwakilan Forkopimda, serta sejumlah pejabat utama Pemkab Probolinggo.
Menjawab Fraksi Partai Golkar, Gus Haris menyampaikan terima kasih atas masukan penyusunan APBD 2027 yang berbasis kebutuhan riil masyarakat. Menurutnya, penyusunannya mengacu pada RKPD serta visi dan misi bupati dan wakil bupati.
“Penguatan sektor pertanian, perikanan dan kelautan juga menjadi perhatian melalui anggaran untuk penyaluran pupuk bersubsidi, bantuan alat pertanian dan alat tangkap perikanan secara bertahap,” ujarnya.
Soal PAD, Gus Haris menyebut, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan melalui penyesuaian NJOP, optimalisasi retribusi, digitalisasi layanan dan pemutakhiran data potensi pajak. “Peningkatan kapasitas SDM serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan,” ucapnya.
Terkait penataan OPD, ia menegaskan bahwa pengisian jabatan dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi melalui manajemen talenta ASN yang telah mendapat persetujuan BKN. “Sejumlah proses telah mendapat persetujuan teknis dan menunggu pelantikan,” ujarnya.

Menjawab Fraksi PKB, Gus Haris menyampaikan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer pusat dalam APBD 2027 masih mencapai 78 persen.
“Meski demikian, angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan 2026 seiring peningkatan PAD,” klaim kepala daerah berusia 51 tahun ini.
“Ke depan, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kemandirian fiskal tanpa membebani masyarakat. Setiap kegiatan diarahkan memiliki output konkret serta indikator kinerja terukur,” ia menambahkan.
Penyusunan APBD 2027, disampaikan Gus Haris, berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2026.
Khusus kepada Fraksi Partai Gerindra, Gus Haris memaparkan bahwa untuk pembangunan infrastruktur jalan, APBD 2027 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 60.543.796.701.
Dukungan pemerataan, sambungnya, juga diperkuat lewat Dana Afirmasi Desa Rp100 juta per desa dan bantuan keuangan khusus desa.
“Sementara belanja wajib pendidikan mencapai 32,01 persen,” ujarnya.
Adapun anggaran kesehatan diarahkan pada pemerataan tenaga kesehatan, ketersediaan obat, peningkatan sarana puskesmas, pelayanan RSUD, dan akses bagi warga miskin.

Menanggapi Fraksi NasDem, Gus Haris menyebut bahwa lomposisi belanja modal dalam APBD 2027 masih relatif kecil dibandingkan belanja lainnya sehingga akan dievaluasi dan disesuaikan.
“belanja pegawai dialokasikan 33,53 persen dan dapat berubah mengikuti kebijakan pusat,” tutur Gus Haris.
Menjawab Fraksi PDI Perjuangan, ia menyebut alokasi belanja modal 6,7 persen. “Saat ini, realisasi pemenuhan belanja infrastruktur publik baru mencapai 25,84 persen dari ketentuan mandatory spending sebesar 40 persen,” ujarnya.
Selain itu, bantuan keuangan dianggarkan Rp261.940.695.302 atau 10,11 persen, mencakup Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan bantuan keuangan khusus desa melalui pokok pikiran DPRD.
“Di sektor pariwisata, pemerintah mengembangkan program SAE Wisata dengan target 100 even setiap tahun melalui tiga kluster, yakni Bromo, Bentar dan Bermi,” kata Gus Haris.
Seven Lakes Festival 2025 mencatat 8.478 kunjungan wisatawan dengan estimasi perputaran ekonomi Rp1.271.700.000, sedangkan Seven Beaches Festival 2026 sekitar 40.609 kunjungan.
Menjawab Fraksi PPP, Gus Haris menyampaikan target PAD dalam Rancangan KUA PPAS sebesar Rp458,79 miliar, sedangkan hasil pembahasan Banggar mencapai Rp 484.632.708.760.
Pada 2027, The Seven Lakes Festival direncanakan berlangsung di Bermi dengan anggaran Rp370 juta. “Pemerintah berharap keberlanjutan kegiatan pariwisata mendapat dukungan seluruh pihak,” tutupnya.
Gus Haris menjelaskan, proyeksi SiLPA 2026 didasarkan pada realisasi belanja hingga Oktober 2026 dan prediksi pelampauan pendapatan daerah.
“Pelaksanaan APBD 2027 akan diawasi lewat monitoring, evaluasi, dan perjanjian kinerja kepala perangkat daerah,” ia memungkasi. (*)












