Jember,- Seorang anggota Polres Jember berinisial SSP dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik kepolisian.

Pelanggaran tersebut diawali dari penyalahgunaan narkoba dan berlanjut dengan tindakan disersi.

Keputusan PTDH anggota korps coklat itu ditandai dengan upacara yang dipimpin Kapolres Jember, AKBP Alaiddin, Selasa (17/11/26) pagi.

Dalam kesempatan itu, Alaiddin menyampaikan bahwa keputusan pemberhentian telah melalui proses panjang, pertimbangan matang, serta berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.

“Institusi tidak akan pernah berkompromi terhadap segala bentuk pelanggaran berat, penyalahgunaan wewenang, maupun tindakan tercela yang mencoreng nama baik Korps Bhayangkara,” ucapnya.

Ia mengklaim, pemberhentian tersebut menjadi langkah yang harus diambil untuk menjaga kehormatan, integritas, dan marwah institusi Polri.

Ia juga mengingatkan agar tindakan segelintir anggota tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap personel kepolisian lainnya.

Kapolres juga berpesan kepada seluruh anggota Polres Jember agar tetap solid, profesional, dan humanis dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya hanya berpesan kepada rekan-rekan, kita makan dari baju cokelat, Anda harus bersyukur. Begitu juga dengan ASN. Tolong, ini yang pertama dan terakhir,” pesannya.

Sementara itu, Wakapolres Jember Kompol Effan Sulaiman menyebut, tidak ada pimpinan yang menginginkan anggotanya diberhentikan secara tidak hormat.

Namun, keputusan tersebut harus menjadi pembelajaran bagi seluruh personel agar tidak melakukan pelanggaran.

Menurutnya, pelanggaran yang dilakukan SSP bersifat kumulatif, yakni diawali penyalahgunaan narkoba dan dilanjutkan dengan disersi.

“Pelanggarannya ini kalau tidak salah diawali dari penyalahgunaan narkoba, kemudian disersi. Jadi memang pelanggarannya kumulatif untuk anggota berinisial SSP ini,” bebernya.

Dia menambahkan, berdasarkan informasi dari Kasi Propam, anggota tersebut telah menjalani tiga kali sidang etik sebelum dijatuhi sanksi PTDH.

Effan berharap kejadian tersebut menjadi pengingat bagi seluruh personel untuk menjalankan kewajiban dan menghindari segala bentuk pelanggaran.

“Apa yang menjadi larangan tentu jangan sampai kita tabrak. Kemudian, apa yang menjadi kewajiban kita laksanakan dengan ikhlas sehingga tujuan organisasi bisa terlaksana dan anggota dapat menjalankan tugas hingga masa pensiun,” tandasnya. (*)


Editor: Elha Hidayat

Komentar Ditutup! Anda tidak dapat mengirimkan komentar pada artikel ini.