Jember,- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan pentingnya sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Tanpa koordinasi yang baik, target kebijakan pemerintah berpotensi tidak tercapai meski pembangunan telah dilakukan.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Cheka Virgowansyah, menyampaikan hal tersebut saat kunjungan kerja bersama Komisi II DPR RI di Kabupaten Jember, Kamis (15/10/26).
Cheka mencontohkan sinkronisasi pembangunan di sektor pertanian, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur irigasi membutuhkan keterlibatan berbagai tingkat pemerintahan sesuai kewenangannya.
“Kalau seandainya tujuannya adalah pangannya aman, maka sawah kita harus terairi,” ujarnya.
Dia menjelaskan, pemerintah pusat bertugas membangun bendungan dan infrastruktur irigasi sesuai kewenangannya.
Pemerintah provinsi memastikan distribusi air melalui jaringan irigasi, sedangkan pemerintah kabupaten/kota melanjutkan dengan pembangunan irigasi kecil maupun pipanisasi.
Menurut Cheka, setiap tahapan tersebut harus saling terhubung. Jika salah satu tidak berjalan, air bisa tidak sampai ke lahan pertanian sehingga tujuan pembangunan dan ketahanan pangan tidak tercapai.
“Kalau itu tidak terjalin salah satu saja, maka air itu enggak akan sampai ke sawah-sawah. Sehingga tujuan dari kebijakan tersebut bisa jadi tidak tercapai,” jelasnya.
Karena itu, Kemendagri mendorong pemerintah di setiap tingkatan untuk menyelaraskan program dan memperkuat koordinasi agar kebijakan yang dirancang dapat terlaksana secara optimal di daerah.
“Kita mendorong sinkronisasi program-program tersebut sehingga tujuan dari setiap kebijakan itu bisa terlaksana, terimplementasi dengan baik di daerah,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan, program prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember telah diselaraskan dengan program prioritas pemerintah pusat.
“Program prioritas pemerintah kabupaten adalah program-program yang menjadi prioritas pemerintah pusat,” ujar Fawait, yang akrab disapa Gus Fawait.
Dia menyebut, keselarasan tersebut mencakup sejumlah sektor, mulai dari pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan hingga pelayanan publik.
Pemkab Jember berharap koordinasi dengan pemerintah pusat dapat mendukung pelaksanaan program prioritas nasional di daerah.
“Insyaallah, apa yang menjadi cita-cita besar Presiden untuk menjadi program prioritas nasional, juga sama dengan program prioritas yang ada di kabupaten,” pungkasnya. (*)
