Lumajang, – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang memprediksi tujuh kecamatan di wilayahnya berpotensi mengalami krisis air bersih akibat fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada 2026.
Pemerintah daerah mulai melakukan pemetaan wilayah sebagai langkah awal mitigasi menghadapi musim kemarau panjang.
Ketujuh kecamatan tersebut meliputi Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Gucialit, Senduro, Padang, dan Tempeh. Wilayah-wilayah ini dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi karena sebelumnya juga terdampak kekeringan saat musim kemarau panjang.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lumajang, Yudhi, mengatakan pemetaan dilakukan untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi krisis air bersih.
“Di Kecamatan Padang ada dua desa, yakni Kedawung dan Bondang yang rawan. Untuk Tempeh belum kami survei langsung, tapi informasinya sudah ada sumur bor di sana,” ungkapnya, Senin (4/5/2026).
Menurut dia, pengalaman kekeringan pada tahun-tahun sebelumnya menjadi dasar dalam menentukan wilayah prioritas penanganan. Selain itu, pemerintah daerah juga mulai mengidentifikasi kebutuhan air bersih di masing-masing wilayah terdampak.
Yudhi menjelaskan, berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak kekeringan diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Pada periode tersebut, ketersediaan air cenderung menurun, sementara kebutuhan masyarakat meningkat.
“Seperti Klakah, Ranuyoso, dan Gucialit biasanya mengalami kekurangan air bersih. Selain itu, kekeringan juga berpotensi memicu kebakaran hutan,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah saat ini mulai menyiapkan langkah antisipasi, termasuk pendataan desa yang berpotensi terdampak untuk kebutuhan distribusi air bersih. Upaya tersebut juga dibarengi dengan peningkatan status kesiapsiagaan di wilayah rawan.
“Salah satu wilayah yang cukup terdampak adalah Desa Jenggrong di Kecamatan Ranuyoso. Warga di sana biasanya mengambil air dari sumber di perbatasan Probolinggo karena minimnya mata air,” ujarnya.
Menurut Yudhi, kondisi tersebut menjadi perhatian khusus karena akses air bersih warga sangat bergantung pada wilayah lain. Oleh karena itu, BPBD Lumajang akan memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan ketersediaan pasokan air.
“Karena itu, kami sudah menyiapkan langkah antisipasi, termasuk pendataan desa untuk distribusi air bersih dan peningkatan status siaga,” pungkasnya. (*)
