Probolinggo,- Angka Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo per Maret tahun 2024 mencapai 16,45 persen. Angka itu menjadikan kabupaten dengan 1,3 juta jiwa penduduk ini, menjadi daerah termiskin ke-4 di Jawa Timur.
Angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo juga menjadi perbincangan hangat saat Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menggelar dialog dengan forkopimda sejumlah pegiat sosial di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa, Rabu (15/5/25) siang.
Eks Wali Kota Pasuruan itu mengungkapkan, total bantuan sosial (Bansos) yang dikucurkan untuk Kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 532 miliar dengan jumlah 142.559 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Bansos itu dibagi menjadi 4 item, yakni sembako sebesar Rp. 310 miliar untuk 130.172 KPM, Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp. 211 miliar untuk 78.160 KPM, permakanan sebesar Rp. 7,5 miliar untuk 894 KPM dan yatim piatu atau YAPI sejumlah Rp. 3,6 miliar untuk 1.387 KPM.
“Angka kemiskinan tertinggi berada di Kecamatan Krucil dengan 21.951 penduduk miskin. Sedangkan angka kemiskinan terkecil berada di Kecamatan Sukapura sebanyak 1.932 penduduk miskin,” kata Gus Ipul, sapaan Saifullah Suyuf.
Gus Ipul menyebut, meskipun angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo merupakan ‘warisan’ dari pemerintahan sebelumnya kepada Bupati Probolinggo saat ini, namun ia mengajak semua pihak bersatu padu untuk mengentaskan kemiskinan.
Dengan kolaborasi ini, kemiskinan akan turun dengan tajam, dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat lebih baik, atau paling tidak lebih terukur.
“Saya lihat program di Kabupaten Probolinggo telah terarah dengan presiden, dan program provinsi juga teritegrasi. Saya yakin penurunan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo akan lebih tajam,” imbuhnya.
Bupati Probolinggo, Muhammad Haris atau Gus Haris mengatakan, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) secara nasional ini harus diterima bahwa Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu daerah termiskin.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo telah menyiapkan beberapa program prioritas untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan mensinergikan program daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Jujur, kurangnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu faktor, maka upaya duduk bersama dengan Kementerian Sosial ini agar Kabupaten Probolinggo keluar dari kemiskinan. Salah satunya memberdayakan anak muda, sehingga ada lapangan pekerjaan baru yang tersedia,” bebernya. (*)
Editor : Mohammad S
Publisher: Keyra
