Menu

Mode Gelap
Jadi Tuan Rumah Pesta Miras yang Tewaskan 2 Orang, Kades Temenggungan Ngaku Tidak Tahu Kasus PMK di Probolinggo, 51 Ekor Sapi Terpapar, 2 Mati, 9 Sembuh Kunjungan Industri Dinilai Penting Bagi Siswa SMK, ini Beberapa Alasannya Singa Betina TWSL Kota Probolinggo Bunting, Kandang Mulai Disterilkan Bupati Lumajang Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri Dari Sejarah Ki Hajar Dewantara, Bupati Lumajang Dorong Revitalisasi Pendidikan untuk Tingkatkan SDM

Pemerintahan · 1 Sep 2021 18:21 WIB

Tagihan Mahal, Dishub Survei dan Rasionalisasi PJU


					Tagihan Mahal, Dishub Survei dan Rasionalisasi PJU Perbesar

KRAKSAAN,- Tagihan listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) cukup besar. Setiap bulannya ditaksir mencapai Rp2,3 miliar yang harus dibayar.

Oleh karenanya Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo mensurvei lapangan dan melakukan rasionalisasi PJU untuk menekan tagihan.

Kadishub Kabupaten Probolinggo, Taufiq Alamai mengatakan, besarnya tagihan tersebut ditengarai karena penggunaan PJU yang masih belum efisien sehingga membengkak. Sejak beberapa bulan lalu Dishub bersama tim PLN melakukan survei langsung ke lapangan.

Survei itu, menurut Taufiq, untuk memastikan PJU di Kabupaten Probolinggo dan masuk tagihan PJU, sesuai dengan data di lapangan. Terlebih, penggunaan PJU tak maksimal setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Raisonalisasi sebenarnya bertahap dilakukan awal tahun lalu, tapi dua bulan belakangan ini lebih digencarkan, dan upaya yang dilakukan di antaranya melakukan penggantian lampu dari merkuri ke LED,” kata Taufiq, Rabu (1/9/2021).

Tidak hanya itu, sambung Taufiq, pengecekan pada beban-beban yang tak terduga juga dilakukan. Pasalnya masih banyak ditemukan sambungan ilegal di sepanjang jalan kabupaten yang turut dirapikan, termasuk PJU yang tidak dalam wewenangnya.

“Ada sambungan yang dilkakukan oleh warga semuanya sudah dirapikan. Alhamdulillah, untuk tagihan bulan Juli ini sudah turun jadi Rp1,7 miliar, ya sedikit hemat lah untuk tagihannya,” ungkap mantan Plt Disperindag Kabupaten Probolinggo ini.

Hingga kini, lanjut Taufiq, pihaknya masih memetakan beban-beban yang tak terduga. Dan itu, perlu ketelitian dan kesabaran sebab jaringan yang tersambung kadang kala terlihat samar. Sehingga lolos saat petugas melakukan pengecekan di lapangan.

“Terus kami lakukan upaya agar rasionalisasi dapat berjalan maksimal, sehingga tagihan juga menjadi berkurang,” tutur pria yang pernah duduk sebagai Camat Gading ini. (*)

 

Editor : Ikhsan Mahmudi

Publisher : A. Zainullah FT

Artikel ini telah dibaca 10 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Bupati Lumajang Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri

2 Mei 2025 - 16:57 WIB

Dari Sejarah Ki Hajar Dewantara, Bupati Lumajang Dorong Revitalisasi Pendidikan untuk Tingkatkan SDM

2 Mei 2025 - 16:04 WIB

Bupati Lumajang Tegaskan Larangan Tahan Ijazah dan Wajib Patuhi UMK

1 Mei 2025 - 20:07 WIB

Ditengah Efisiensi, Pemkot Probolinggo Digerojok Anggaran Rp40 Miliar untuk Perbaiki Infrastruktur

1 Mei 2025 - 19:37 WIB

Komisi A DPRD Lumajang Apresiasi Kinerja Damkar, Dorong Peningkatan Sarana dan Prasarana

30 April 2025 - 10:21 WIB

DPRD Lumajang Gelar Uji Publik Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren

30 April 2025 - 09:17 WIB

Hanya Dijatah Anggaran Rp 150 juta Setahun, MUI Probolinggo Protes

30 April 2025 - 03:53 WIB

Tujuh Formasi CPNS di Lumajang Belum Terisi, Pemkab Lumajang Tetap Fokus Kualitas Pelayanan

28 April 2025 - 17:51 WIB

Dinsos Lumajang Habiskan Dana Rp5,113 Miliar untuk Pemenuhan Pelayanan Minimum

28 April 2025 - 13:30 WIB

Trending di Pemerintahan