Menu

Mode Gelap
Disidak Bupati Lumajang Terkait Dugaan Penahanan Ijazah, Kuasa Hukum PT WDX Akan Klarifikasi Turunkan Angka Stunting, Pemkab Jember Cegah Pernikahan Dini Coba Curi Motor di Pasar Maron, Lansia Diamuk Massa Disorot soal Ketimpangan Wilayah, Bupati Pasuruan: Tidak Ada Pasuruan Barat dan Timur Pariwisata Tumpak Sewu Terancam Stagnan, Homestay dan Atraksi Pendamping Tak Terkoordinasi Ketidaksepemahaman BUMDes dan Pengelola Tumpak Sewu Ancaman Serius bagi Ekonomi Lokal

Pemerintahan · 18 Mei 2020 23:52 WIB

Protes Bansos, Warga Curahtulis Lurug Kantor Desa


					Protes Bansos, Warga Curahtulis Lurug Kantor Desa Perbesar

TONGAS-PANTURA7.com, Puluhan warga Desa Curahtulis, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, melurug kantor desa setempat, Senin (18/52020) siang. Warga protes penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dinilai carut-marut.

Salah satu warga, Mohammad Shodiq (40) menjelaskan, aksi massa dilakukan setelah warga jengah dengan penyaluran bansos di desanya. Pasalnya, banyak ditemukan ketidakcocokan antara data penerima bansos di link Kementrian Sosial dengan fakta di lapangan.

“Ini (kami protes) soal PKH dan BPNT, bantuannya ke (masyarakat) bawah banyak yang tidak terealisasi. Disini tidak terbuka mas, baru dikasihkan setelah gaduh ini, itupun sebagian saja, sehingga timbul kecemburuan sosial,” kata Shodiq.

Ia mencontohkan, dalam penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang didesanya berubah menjadi program sembako, belanja sembako dilakukan oleh perangkat desa tanpa sepengetahuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Mulai dapat (bantuan), ATM dan PIN-nya diambil perangkat desa, kita tidak pernah tahu. Saat dibelanjakan pun, isinya tidak sama dengan desa yang lain. Malah warga ditarik uang Rp20 ribu untuk 4 sak beras, katanya buat ganti ongkos becak,” terangnya.

Yang lebih konyol, sambung Shodiq, sebagai KPM dalam penyaluran Progam Keluarga Harapa (PKH), ia tidak pernah memegang ATM sejak tahun 2018 lalu. Hal itu, ternyata juga dialami oleh warga desa lainnya.

“Saya tahunya kalau dapat PKH, setelah ngecek ke Bank. Selama 2 tahun, ternyata saldonya tersisa Rp. 500 ribu. Sebagai rakyat kecil, kan saya sedih mas,” keluh dia.

Sementara, Koordinator BPNT Kabupaten Probolinggo, Mustahikul Hilmi berjanji akan mengecek dugaan penyelewengan bansos di Desa Curahtulis. Namun pihaknya, akan melakukan analisa sebelum melakukan tindakan.

“Ini saya baru dapat laporan per hari ini, saya baru tahu permasalahan kartu (ATM) dipegang perangkat setelah datang kesini. Kalau soal PKH, itu bukan ranah saya,” ia menjelaskan.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo, Ahmad Arif menuturkan, pemerintah daerah telah membuat layanan pengaduan untuk memudahkan masyarakat menyampaikan adua atau permasalahan terkait bansos via website https://siagacovid19.probolinggokab.go.id/bansos/pengaduan/terdampak

“Pemerintah daerah memberikan akses pengaduan melalui aplikasi agar masyarakat bisa mengecek data bansos masing-masing. Selain website, kami juga melayani pengaduan melalui WhatsApp (WA) dan SMS melalui nomor 0811 3228 5555,” tandasnya beberapa hari lalu. (*)


Editor : Efendi Muhammad
Publisher : Rizal Wahyudi


Artikel ini telah dibaca 37 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Disidak Bupati Lumajang Terkait Dugaan Penahanan Ijazah, Kuasa Hukum PT WDX Akan Klarifikasi

19 Juni 2025 - 05:55 WIB

Turunkan Angka Stunting, Pemkab Jember Cegah Pernikahan Dini

18 Juni 2025 - 20:06 WIB

Disorot soal Ketimpangan Wilayah, Bupati Pasuruan: Tidak Ada Pasuruan Barat dan Timur

18 Juni 2025 - 18:06 WIB

Pariwisata Tumpak Sewu Terancam Stagnan, Homestay dan Atraksi Pendamping Tak Terkoordinasi

18 Juni 2025 - 17:21 WIB

Ketidaksepemahaman BUMDes dan Pengelola Tumpak Sewu Ancaman Serius bagi Ekonomi Lokal

18 Juni 2025 - 16:38 WIB

Pendapatan Tumpak Sewu Selama Ini Dipertanyakan

18 Juni 2025 - 16:06 WIB

Asyik! Pemkab Probolinggo Fasilitasi Kuliah Gratis plus Uang Saku di Unitomo Surabaya

17 Juni 2025 - 22:43 WIB

Survei The Republic Institute, Tingkat Kepuasan Terhadap Bupati dan Wakil Bupati Jember Capai 82,8 Persen

17 Juni 2025 - 16:48 WIB

Jelang Terima SK PPPK, Guru di Lumajang Meninggal Dunia

17 Juni 2025 - 16:11 WIB

Trending di Pemerintahan