Lumajang, – Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Ni Luh Enik Ernawati, secara tegas menyatakan bahwa praktik pungutan liar (pungli) yang sebelumnya ramai dikeluhkan wisatawan di kawasan Tumpak Sewu, Kabupaten Lumajang, telah berhasil diselesaikan melalui koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia mengatakan, dirinya sempat menerima banyak keluhan langsung dari masyarakat melalui akun media sosial pribadinya.
“Saya senang sekali ya, karena di awal atau akhir tahun kemarin, Instagram saya DM-nya penuh dengan informasi soal pungli di Tumpak Sewu. Saat itu langsung saya tindaklanjuti atas arahan Ibu Menteri. Saya perintahkan Pak Deputi untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah,” ujar Ni Luh Enik Ernawati, Minggu (29/6/25).
Permasalahan pungli di Tumpak Sewu diketahui terjadi akibat tumpang tindih pengelolaan antara dua kabupaten yang berbatasan langsung yakni, Lumajang dan Malang. Hal ini membuat wisatawan harus membayar tiket masuk lebih dari satu kali saat menjelajahi area air terjun dari dua jalur berbeda.
Namun kini, berkat koordinasi yang intensif, kesepakatan telah tercapai. Sistem satu pintu tiket masuk diberlakukan untuk menghindari duplikasi biaya bagi wisatawan.
“Sekarang sudah bagus sekali. Sudah ada kesepakatan antar dua kabupaten. Tidak ada lagi pungli, dan tiket hanya dibayar satu kali, baik masuk dari Lumajang maupun dari Malang,” jelasnya.
Tak hanya dari sisi pungli, Tumpak Sewu juga mendapat apresiasi dari kementerian karena telah menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi. Saat kunjungan, Wamenparekraf meninjau langsung war room atau ruang pemantauan yang terkoneksi dengan CCTV di berbagai titik destinasi.
“Saya lihat mereka sudah punya sistem CCTV untuk memantau kondisi di bawah. Kalau debit air tinggi, pengunjung tidak diperbolehkan turun. Ini sangat penting untuk keselamatan dan kenyamanan wisatawan,” katanya.
Ia juga menegaskan, bahwa destinasi wisata alam seperti Tumpak Sewu harus dikelola dengan standar keamanan dan tata kelola yang baik. Penanganan masalah pungli dan peningkatan sistem keamanan adalah langkah penting menuju pariwisata yang berkelanjutan dan profesional.
“Ini contoh baik. Bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi juga membangun kepercayaan publik bahwa kita serius mengurus pariwisata,” pungkasnya. (*)
Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Keyra
