Probolinggo,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menunjukkan keseriusannya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Melalui Inspektorat, Pemkab Probolinggo menggelar Deklarasi Perluasan Pembangunan Zona Integritas pada Selasa (27/5/2025) di Ruang Madakaripura sebagai bagian dari langkah nyata reformasi birokrasi.
Inspektur Kabupaten Probolinggo, Imron Rosyadi mengatakan, pembangunan Zona Integritas (ZI) tidak hanya sebatas seremoni, tetapi harus diimplementasikan secara konkret di seluruh lini pelayanan publik.
Menurutnya, perluasan ZI merupakan upaya strategis agar seluruh ASN mampu menunjukkan profesionalisme, kompetensi, dan etika pelayanan yang tinggi.
“Zona Integritas bukan sekadar label. Ini adalah instrumen untuk membangun pemerintahan yang akuntabel dan transparan, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” kata Imron.
Imron menyebut, capaian reformasi birokrasi di Kabupaten Probolinggo pada 2024 mencapai skor 81,57 dengan predikat memuaskan, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencatat angka 77,26.
Peningkatan ini dinilai sebagai bukti nyata keberhasilan implementasi reformasi birokrasi yang konsisten dan berkelanjutan.
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti DPMPTSP, Dispendukcapil, dan Puskesmas Leces telah lebih dulu meraih predikat Zona Integritas mulai 2020 lalu.
Keberhasilan itu kini ingin diperluas ke lebih banyak unit kerja untuk memastikan pemerataan kualitas pelayanan yang bersih dan berintegritas.
Bupati Probolinggo, dr. Mohammad Haris (Gus Haris) mengatakan, pembangunan Zona Integritas merupakan benteng utama dalam melawan praktik KKN yang dianalogikan sebagai ‘benalu’ dalam tubuh birokrasi.
“Zona Integritas adalah tameng yang harus terus kita perkuat. Ini bukan sekadar program, melainkan amanah dari rakyat yang harus kita jaga dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh ASN untuk membuktikan komitmen mereka melalui tindakan nyata, bukan hanya dalam pernyataan.
“Kita ingin Kabupaten Probolinggo menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun birokrasi yang bersih, responsif, dan profesional,” tambahnya. (*)
Editor: Mohammad S
Publisher: Keyra
