Probolinggo,– Tahun ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo hanya memiliki anggaran Rp 150 juta. Minimnya anggaran tidak terlepas dari adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah.
Wakil Ketua Umum MUI Kabupaten Probolinggo, KH Abdul Wasik Hannan mengatakan, nominal anggaran yang dimiliki saat ini tidak sebanding dengan besarnya beban kerja organisasi, termasuk rencana penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) di 24 kecamatan.
“Kota Probolinggo dengan lima kecamatan mendapat anggaran 350 juta. Kita, alhamdulillah tahun ini hanya dapat 150 juta,” kata Kiai Wasik, Selasa (29/4/25).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Probolinggo Lora Fahmi Abdul Haq Zaini (Ra Fahmi) mengatakan, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk mendukung MUI dalam berbagai program pelayanan umat.
Namun untuk pengajuan tambahan anggaran, ia menyebut perlu proses dan waktu karena semua sektor keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo terdampak efisiensi.
“Untuk tahun ini, kami hanya menjalankan apa yang sudah disahkan di tahun anggaran 2024,” jelas Ra Fahmi.
Namun, ia menjelaskan tidak menutup kemungkinan anggaran tersebut dapat bertambah atau mengalami perubahan.
Ia membuka kemungkinan untuk meninjau kembali besaran anggaran untuk MUI pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025.
“Termasuk juga untuk tahun depan, yakni di pembahasan APBD 2026,” ujar deputi Bupati Probolinggo, Gus dr. Mohammad Haris ini. (*)
Editor: Mohammad S
Publisher: Keyra
