Menu

Mode Gelap
Partai Gerindra Tunjuk Rusdi Sutejo jadi Bacabup di Pilkada Pasuruan Korban Pembacokan di Tongas Bantah Goda Istri Pelaku SD Negeri di Lumajang Kekurangan Murid, Kok Bisa? KPU Gunakan PKPU 8 Tahun 2024 untuk Pilkada Kabupaten Probolinggo Stok Menipis, Harga Cabai Rawit di Kota Probolinggo Tembus Rp100 Ribu Kapok! Dua Spesialis Maling Pikap di Pasuruan Diringkus Polisi

Pemerintahan · 6 Jul 2024 06:32 WIB

Penghapusan Tunjangan Guru Honorer Didemo Mahasiswa, Pemkab Lumajang Beri Penjelasan Begini


					RICUH: Kericuhan pecah saat PMII Lumajang berunjuk rasa menolak penghapusan tunjangan guru honorer di depan kantor Pemkab Lumajang. (foto: Asmadi). Perbesar

RICUH: Kericuhan pecah saat PMII Lumajang berunjuk rasa menolak penghapusan tunjangan guru honorer di depan kantor Pemkab Lumajang. (foto: Asmadi).

Lumajang,- Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), menggelar unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jum’at (5/7/24). Aksi demo menolak penghapusan tunjangan guru non NIP itu berakhir ricuh.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lumajang, Akhmad Taufik Hidayat menyampaikan, penghapusan honor guru non NIP akan dikaji kembali.

Menurut Taufik, awalnya penghapusan honor guru non NIP dilakukan karena ada temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), yang dinilai sebagai kejanggalan.

“Kemarin sudah dijadwalkan untuk bertemu dengan BPK, karena itu temuan BPK. Jadi kita konsultasikan balik, bagaimana solusi yang harus dilakukan oleh Pemkab Lumajang,” kata Taufik.

“Jadi, menurut BPK bahwa itu masuk dana hibah, karena aksentuasi pemeriksaan saat ini adalah hibah bansos, sehingga beberapa hibah kita itu menjadi temuan BPK,” tambahnya.

Menurut Taufik, pihaknya tidak bisa serta merta langsung merubah anggaran jika tidak melewati mekanisme yang sudah ditentukan dalam pagu anggaran.

“Nah, apakah nanti masuk dalam insentif atau bagaimana, kan masih ada beberapa skema. Bisa saja nanti masuk dalam belanja operasional seperti RT RW, atau kader Posyandu, kader KB dan kader-kader yang lain,” tuturnya.

Ditanya soal temuan BPK dalam alokasi anggaran Pemkab Lumajang, Taufik mengaku tidak mengerti. “Saya tidak tahu persis, karena saya bukan tim anggaran,” dalihnya.

Menurut Taufik, honor untuk guru non NIP di Kabupaten Lumajang sebelum dipotong jumlahnya sebesar Rp18 M. Nominal itu dinilainya sangat besar sehingga penyalurannya pun cukup rawan.

BAKAR BAN: PMII Lumajang bakar ban saat menggelar demonstrasi di depan gedung Pemkab Lumajang. (foto: Asmadi)

“Jadi, jumlah ini cukup besar. Kita-kita mulai dari pengelola keuangan, tim anggaran itu kan sangat rawan juga, kalau ini diteruskan tanpa ada perubahan,” jelasnya.

“Itu kan penghapusannya hanya sementara, nanti bisa saja dianggarkan lagi, tapi dengan kode rekening yang lain. Apalagi, saat ini guru non NIP jumlahnya sekitar delapan ribuan,” imbuh dia.

Taufik menyebut, tunjangan guru honorer bisa saja kembali diberikan dengan catatan tidak lagi jadi temuan BPK. Namun jika jadi temuan BPK, pihaknya sebagai pelaksana tidak bisa berbuat banyak.

“Karena kalau sudah BPK, ya kita-kita sebagai pelaksana ini ya bagaiamana, kan begitu. Saya sendiri ada di pihak pemerintah, yang artinya saya harus memegang ketentuan,” beber Taufik. (*)

 

 


Editor: Mohammad S

Publisher: Moch. Rohim


 

Artikel ini telah dibaca 125 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Nego ke BPK Mentok, Guru Honorer di Lumajang Terancam Kewajiban Kembalikan Uang Tunjangan

23 Juli 2024 - 13:39 WIB

Jelang HUT RI, Pemkab Lumajang Buka Pemusatan Diklat Paskibraka

22 Juli 2024 - 13:54 WIB

Angka Kematian Ibu Hamil di Lumajang Menurun, Segini Jumlahnya

21 Juli 2024 - 17:02 WIB

PABPDSI Lumajang Dilantik, Sekda Agus Beri Pesan Begini

20 Juli 2024 - 18:07 WIB

Kreatif! Cegah Banjir, Warga Kota Probolinggo Buat Biopori

18 Juli 2024 - 10:55 WIB

Trending di Lingkungan