Menu

Mode Gelap
Kantor KUD di Beji Pasuruan Terbakar, Kerugian Capai Ratusan Juta Rupiah Pemandu Wisata Ilegal Diblacklist 5 Tahun dari TNBTS Rehabilitasi Alun-alun Lumajang Segera Dimulai, DLH Tunggu Terbitnya Jaminan Pelaksanaan Cidera Parah, 9 Korban Kecelakaan Bus di Jalur Bromo Dioperasi Takziah ke Rumah Duka Laka Bus Bromo, Gubernur Khofifah Janjikan Beasiswa Buron Dua Bulan, Pengedar Sabu Diciduk di Prigen

Pemerintahan · 18 Mar 2024 21:27 WIB

Kopi Kapiten Kuras Anggaran Pemkab Pasuruan Rp10 M, Kini jadi Pertentangan


					POLEMIK: Kopi khas Kabupaten Pasuruan, Kopi Kapiten, kini jadi polemik karena dinilai sarat kepentingan politik eks bupati. (foto: Moh. Rois). Perbesar

POLEMIK: Kopi khas Kabupaten Pasuruan, Kopi Kapiten, kini jadi polemik karena dinilai sarat kepentingan politik eks bupati. (foto: Moh. Rois).

Pasuruan,- Kopi Kapiten, brand kopi yang dipromosikan Pemkab Pasuruan selama tujuh tahun terakhir, menjadi sorotan dalam rapat Pansus Tata Kelola Kopi Khas Kabupaten Pasuruan, Senin (18/3/2024).

Anggaran fantastis senilai Rp 10,35 miliar yang digelontorkan sejak 2015 hingga 2023 memicu pertanyaan tentang efektivitas dan regulasi yang mendasarinya.

Dalam rapat tersebut, anggota Pansus dari Fraksi Gerindra, Kasiman, mempertanyakan regulasi yang mendasari fokus kebijakan pada Kopi Kapiten.

Ia juga menyoroti logo brand yang menampilkan wajah mantan bupati dan mempertanyakan mengapa anggaran sebesar itu tidak dialokasikan untuk sektor pertanian lain.

Sebab, menurut Kasiman, dalam RPJMD tidak ada arahan kebijakan pemerintah yang hanya fokus pada sektor perkopian, khususnya Kopi Kapiten.

“Kenapa anggaran sebesar itu tidak dikucurkan untuk mendukung sektor pertanian lain,” kecam Kasiman.

“Kopi Kapiten ini hanya brand, tidak punya otoritas produksi, tak punya kebun. Ini kan sama halnya, pemerintah membiayai waralaba yang tak punya kebun tebu tapi jualan gula, tak punya kebun semangka tapi jualan buah-buahan,” imbuhnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Lilik Widji, menjelaskan bahwa anggaran tersebut tidak hanya diberikan kepada petani kopi, tetapi juga 8 kecamatan yang memiliki potensi kopi dan 163 kelompok tani dengan brand kopi sendiri-sendiri.

“Namun tetap diatas brand kelompok tani tersebut diatasnya masih ada logo kopi kapiten,” beber Lilik.

Ia juga menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah terkait sektor kopi sudah jelas dalam RPJMD, meskipun tidak secara spesifik menyebutkan komoditas kopi.

“Dalam RPJMD ada program peningkatan produksi perkebunan, namun tidak secara spesifik menyebutkan komoditas tertentu,” ungkap dia.

Sementara itu, Ketua Pansus Kopi Kapiten, Najib, menjelaskan bahwa tujuan pansus ini adalah untuk mengetahui latar belakang Kopi Kapiten dan melakukan verifikasi data.

“Kali ini kami melakukan pansus kopi kapiten untuk mengetahui latar belakang kapiten ini apa. Sehingga nanti kami melakukan kroscek dengan data yang sudah kami himpun barusan,” jelas Najib. (*)

 

 

Editor: Mohamad S

Publisher: Moch. Rochim

Artikel ini telah dibaca 64 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Ketua Komisi D DPRD Lumajang Turun ke Pasrujambe, Serap Aspirasi Kesehatan Warga

15 September 2025 - 16:17 WIB

Pemkab Lumajang Kucurkan Rp891 Juta dari DBHCHT untuk Bangun 54 Gudang Pengering Tembakau

15 September 2025 - 15:51 WIB

Tanamkan Karakter Anti Korupsi, Pemkab Probolinggo Gelar Anti Corruption Fest 2025

15 September 2025 - 12:47 WIB

Lumajang Kawal Percepatan PPPK ke Jakarta, Ribuan Honorer Dapat Kepastian

14 September 2025 - 12:24 WIB

Meriahnya Pembukaan MTQ XXXI Jatim di Jember, Diwarnai Pertunjukan Drone dan Tari Taksu Ilahi

14 September 2025 - 06:57 WIB

MTQ Jawa Timur XXXI di Jember Resmi Dibuka, Disebut Setara Even Nasional

14 September 2025 - 06:33 WIB

Pemkab Jember Terima 158 Program RTLH, Gubernur Khofifah Tinjau Pengerjaan

13 September 2025 - 16:40 WIB

Pemkot Probolinggo Segera Galakkan Siskamling Guna Cegah Gangguan Keamanan

13 September 2025 - 15:38 WIB

Berkah Even MTQ Jawa Timur 2025, Hunian Hotel di Jember Melonjak

13 September 2025 - 08:48 WIB

Trending di Pemerintahan