Menu

Mode Gelap
Futsal Gagal Melenggang, KONI Kota Probolinggo Sisakan 32 Cabor di Porprov Jatim 2025 Kuota Haji Lumajang 2025 Menurun Peringati Hari Buruh, Pemkab Probolinggo Ajak Serikat Pekerja dan Pengusaha Perkuat Kolaborasi Batik dan Bordir Lumajang Unjuk Pesona di Ajang Batik Bordir Aksesoris Fair 2025 Kemenag Lumajang Prioritaskan Keselamatan dan Kenyamanan Jamaah Haji Lansia Anak di Bawah Umur di Lumajang Jadi Korban Rudapaksa Ayah Kandungnya

Pemerintahan · 18 Mar 2024 21:27 WIB

Kopi Kapiten Kuras Anggaran Pemkab Pasuruan Rp10 M, Kini jadi Pertentangan


					POLEMIK: Kopi khas Kabupaten Pasuruan, Kopi Kapiten, kini jadi polemik karena dinilai sarat kepentingan politik eks bupati. (foto: Moh. Rois). Perbesar

POLEMIK: Kopi khas Kabupaten Pasuruan, Kopi Kapiten, kini jadi polemik karena dinilai sarat kepentingan politik eks bupati. (foto: Moh. Rois).

Pasuruan,- Kopi Kapiten, brand kopi yang dipromosikan Pemkab Pasuruan selama tujuh tahun terakhir, menjadi sorotan dalam rapat Pansus Tata Kelola Kopi Khas Kabupaten Pasuruan, Senin (18/3/2024).

Anggaran fantastis senilai Rp 10,35 miliar yang digelontorkan sejak 2015 hingga 2023 memicu pertanyaan tentang efektivitas dan regulasi yang mendasarinya.

Dalam rapat tersebut, anggota Pansus dari Fraksi Gerindra, Kasiman, mempertanyakan regulasi yang mendasari fokus kebijakan pada Kopi Kapiten.

Ia juga menyoroti logo brand yang menampilkan wajah mantan bupati dan mempertanyakan mengapa anggaran sebesar itu tidak dialokasikan untuk sektor pertanian lain.

Sebab, menurut Kasiman, dalam RPJMD tidak ada arahan kebijakan pemerintah yang hanya fokus pada sektor perkopian, khususnya Kopi Kapiten.

“Kenapa anggaran sebesar itu tidak dikucurkan untuk mendukung sektor pertanian lain,” kecam Kasiman.

“Kopi Kapiten ini hanya brand, tidak punya otoritas produksi, tak punya kebun. Ini kan sama halnya, pemerintah membiayai waralaba yang tak punya kebun tebu tapi jualan gula, tak punya kebun semangka tapi jualan buah-buahan,” imbuhnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Lilik Widji, menjelaskan bahwa anggaran tersebut tidak hanya diberikan kepada petani kopi, tetapi juga 8 kecamatan yang memiliki potensi kopi dan 163 kelompok tani dengan brand kopi sendiri-sendiri.

“Namun tetap diatas brand kelompok tani tersebut diatasnya masih ada logo kopi kapiten,” beber Lilik.

Ia juga menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah terkait sektor kopi sudah jelas dalam RPJMD, meskipun tidak secara spesifik menyebutkan komoditas kopi.

“Dalam RPJMD ada program peningkatan produksi perkebunan, namun tidak secara spesifik menyebutkan komoditas tertentu,” ungkap dia.

Sementara itu, Ketua Pansus Kopi Kapiten, Najib, menjelaskan bahwa tujuan pansus ini adalah untuk mengetahui latar belakang Kopi Kapiten dan melakukan verifikasi data.

“Kali ini kami melakukan pansus kopi kapiten untuk mengetahui latar belakang kapiten ini apa. Sehingga nanti kami melakukan kroscek dengan data yang sudah kami himpun barusan,” jelas Najib. (*)

 

 

Editor: Mohamad S

Publisher: Moch. Rochim

Artikel ini telah dibaca 55 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Komisi A DPRD Lumajang Apresiasi Kinerja Damkar, Dorong Peningkatan Sarana dan Prasarana

30 April 2025 - 10:21 WIB

DPRD Lumajang Gelar Uji Publik Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren

30 April 2025 - 09:17 WIB

Hanya Dijatah Anggaran Rp 150 juta Setahun, MUI Probolinggo Protes

30 April 2025 - 03:53 WIB

Tujuh Formasi CPNS di Lumajang Belum Terisi, Pemkab Lumajang Tetap Fokus Kualitas Pelayanan

28 April 2025 - 17:51 WIB

Dinsos Lumajang Habiskan Dana Rp5,113 Miliar untuk Pemenuhan Pelayanan Minimum

28 April 2025 - 13:30 WIB

Pemkab Lumajang Berupaya Tingkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa

27 April 2025 - 16:38 WIB

Hudri Nakhodai FKUB Kota Probolinggo, Janji Rawat Harmoni

25 April 2025 - 21:21 WIB

Tipiring Tidak Memberikan Efek Jera, Perda Miras di Probolinggo Bakal Direvisi

24 April 2025 - 19:48 WIB

Blusukan ke SD Rusak, Bupati Pasuruan Minta Diperbaiki Segera

24 April 2025 - 16:40 WIB

Trending di Pemerintahan