Lumajang,- Kesadaran para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lumajang belum maksimal.
Salah satu sebabnya, karena kondisi perekonomian dan masyarakat belum membaik. Tercatat, sisa piutang PBB-P2 di tahun 2023 mencapai 28 persen, dengan 65 desa yang sudah melunasi kewajiban pajak dan sekitar 52 desa lainnya masih menyisakan hutang.
Menanggapi hal itu, Pj Bupati Lumajang Indah Wahyuni atau Yuyun meminta seluruh camat di di Jabupaten Lumajang untuk ikut berkontribusi mendorong peningkatan realisasi PBB-P2.
“Sebab, total tagihan yang terhutang saat ini mencapai sekitar Rp 21 miliar, dimulai sejak tahun 2019. Saya ingin ada kontribusi dari para camat, untuk bisa tahun depan PBB-P2 itu lunas,” kata Yuyun, Kamis (28/12/2023).
Padahal, jelas Yuyun, Pemkab Lumajang telah memberikan program Wajib Pajak (WP). Dengan program tersebut, masyarakat dibebaskan dari sanksi administrasi berupa bunga dan denda pajak.
“Adanya penghapusan denda dan pemutihan ini untuk memberikan keringanan, sehingga tidak memberatkan warga masyarakat untuk membayar,” ungkap dia.
Yuyun menambahkan, pembebasan sanksi berupa bunga dan denda pajak tersebut, sekaligus untuk memperingati Hari Jadi Lumajang (Harjalu) ke-768, mulai November hingga Desember 2023.
Namun, meski telah diberikan kebebasan dalam sanksi pajak maupun bunga, nyatanya sebagian masyarakat Lumajang masih belum bisa membayar PBB-P2 itu.
“Saya harap, dengan terjalinnya sinergi antara pemerintah kabupaten, camat, dan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan kewajiban membayar pajak. Sehingga target lunas PBB-P2 dapat tercapai pada tahun mendatang,” sampainya. (*)
Editor: Mohamad S
Publisher: Moch. Rochim
