Menu

Mode Gelap
Pemkab Jember Perpanjang Bebas Denda Pajak hingga Akhir Tahun, Tarif Retribusi Pasar Juga Diturunkan Jelang Konfercab NU Kraksaan, Nahdliyin Mulai Suarakan Uneg-unegnya Sesalkan Kerusuhan di Jakarta, Ojol Probolinggo Gelar Tabur Bunga untuk Affan Kurniawan Kisah Pilu Guru Honorer di Jember; Tempuh Jarak 13 KM, Wafat Usai Melahirkan Dulu Hanya Makan Sekali Sehari, Kini Siswa SD Ini Bisa Makan Dua Kali Berkat Program MBG Tipu Warga Pakai Identitas Palsu, Pria Asal Lumajang Jadi Tersangka Penipuan Bansos

Pemerintahan · 3 Sep 2022 10:28 WIB

F-PKB Usulkan Perda Dana Bosda untuk Madin di Kab. Probolinggo 


					F-PKB Usulkan Perda Dana Bosda untuk Madin di Kab. Probolinggo  Perbesar

Pajarakan,- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) mengusulkan terbentuknya Peraturan Daerah (Perda) untuk dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk Madrasah Diniyah (Madin).

Usulan itu disampaikan F-PKB dalam rapat paripurna perubahan Pendapat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) tahun 2022, yang digelar di kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Jum’at (2/9/22).

Jubir F-PKB Kabupaten Probolinggo, Usman Muhtadi menyampaikan, usulan itu berdasarkan pandangannya bahwa Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu wilayah berbasis santri di Jawa Timur.

“Kami mengusulkan dana bosda agar dialokasikan ke bosda madin,” kata wakil rakyat hasil Pergantian Antar Waktu (PAW) ini.

Ia menyampaikan, pasca usulan itu perencanaan mengenai skema dan nominal bosda madin bisa segera disusun. “Di daerah lain, program seperti ini sudah berjalan, contohnya di Kabupaten Pasuruan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo Priyo Siswoyo menyebut, rekomendasi itu nantinya akan ia kaji. Pertimbangannya, dilihat dari urgensi dan asas manfaat.

“Kalau dimungkinkan, akan diajukan sesuai dengan mekanismenya. Kalau tidak, mungkin dicarikan solusinya sesuai aturannya,” jelasnya.

Priyo mengatakan, rekomendasi tersebut sejatinya dimungkinkan untuk diterapkan. Namun, tergantung Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengusulkan atau melalui perda inisiatif.

“Kalau kami, bagian hukum menerima usulan dari OPD yang mengusulkan raperda/raperkada untuk kami bahas melalui tim dan kami usulkan ke pimpinan melalui rapemperda. Bila disetujui selanjutnya kita usulkan ke DPRD untuk dibahas,” ia memungkasi. (*) 

 

Editor : Efendi Muhammad

Publisher : Zainullah FT

Artikel ini telah dibaca 5 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Pemkab Jember Perpanjang Bebas Denda Pajak hingga Akhir Tahun, Tarif Retribusi Pasar Juga Diturunkan

29 Agustus 2025 - 20:51 WIB

Dongkrak Produksi Pangan, Pemkab Jember Siapkan Pembangunan Irigasi Seluas 78 Hektare

29 Agustus 2025 - 13:52 WIB

Tiga Nama Muncul sebagai Calon PJ Sekda Kota Probolinggo, Siapa Saja?

28 Agustus 2025 - 21:06 WIB

BP Haji Bertransformasi jadi Kementerian, Kemenag Jember Sebut Minim Informasi

28 Agustus 2025 - 20:40 WIB

Demi Jalan Tembus GOR A. Yani, Pemkot dan Pemkab Probolinggo Sepakat Pinjam Pakai Aset

27 Agustus 2025 - 18:48 WIB

Pemkot Probolinggo Usulkan 1.877 Honorer jadi PPPK Paruh Waktu, Tunggu Restu Kemenpan RB

27 Agustus 2025 - 14:34 WIB

Bunda Indah Ingatkan ASN Lumajang untuk Adaptif Hadapi Era Digital

26 Agustus 2025 - 16:51 WIB

Polemik Alihfungsi Gedung Kesenian, Wali Kota Probolinggo Terbuka Dialog dengan Pelaku Seni

26 Agustus 2025 - 07:44 WIB

LSM Diduga Peras Kades di Lumajang, Bupati Tidak Akan Ditoleransi

25 Agustus 2025 - 17:53 WIB

Trending di Pemerintahan