Menu

Mode Gelap
Bupati Lumajang Tegaskan Larangan Tahan Ijazah dan Wajib Patuhi UMK Ditengah Efisiensi, Pemkot Probolinggo Digerojok Anggaran Rp40 Miliar untuk Perbaiki Infrastruktur Hari Buruh Internasional, Mahasiswa dan Pekerja Lurug Gedung DPRD Jember Futsal Gagal Melenggang, KONI Kota Probolinggo Sisakan 32 Cabor di Porprov Jatim 2025 Kuota Haji Lumajang 2025 Menurun Peringati Hari Buruh, Pemkab Probolinggo Ajak Serikat Pekerja dan Pengusaha Perkuat Kolaborasi

Pemerintahan · 20 Jul 2022 18:37 WIB

Muslimat NU Minta DPRD Buat Perda Disabilitas dan Responsif Gender


					Muslimat NU Minta DPRD Buat Perda Disabilitas dan Responsif Gender Perbesar

KRAKSAAN – Pengurus Cabang (PC) Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Probolinggo mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo, Rabu (20/7/2022). Mereka membawa sejumlah aspirasi yang ditampung dari masyarakat.

Kedatangan mereka langsung disambut dalam rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing yang berada di ruang banggar gedung dewan setempat. Pasalnya DPRD setempat juga mengundang sejumlah pihak eksekutif terkait untuk mendengarkan langsung aspirasi dari PC Muslimat tersebut.

Ketua PC Muslimat Kabupaten Probolinggo, Nur Ayati mengatakan, pihaknya banyak mendapatkan masukan dari masyarakat terkait perhatian pemerintah kepada kaum hawa dan kaum disabilitas. Sehingga, ia berharap dewan bisa membuat Peraturan Daerah (perda) yang bisa memerhatikan nasib pihak yang diperjuangkannya itu.

“Kalau bisa dibuatkan Perda disabilitas, juga Perda untuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG),” katanya.

Ia menyebutkan, hingga saat ini kaum disabilitas masih kesulitan untuk membuat Surat Izin Mengemudi (SIM). Sebab, dalam pembuatannya, pendaftar harus melalui prosedur yang terbilang sulit bagi kaum disabilitas.

“Kami berharap pembuatan SIM bagi kaum disabilitas diberikan aturan yang inklusif dengan menyesuaikan keadaan mereka,” ujarnya.

Selain itu, saat ini banyak berjuang para kaum hawa di berbagai lembaga pendidikan. Mereka bukan hanya berjauang dalam mencerdaskan anak, namun mereka juga mendidik para generasi bangsa untuk berperilaku disiplin dan berpenampilan yang baik. Sementara, gaji yang didapatkan dinilai tidak sebanding dengan perjuangannya itu.

“Seragamnya bagus, sekolahnya pun bagus. Tapi gaji mereka hanya Rp125 ribu per bulan. Ini kan tidak sebanding,” terangnya.

Menanggapi hal teresbut, Ketua Komisi IV DPRD, Slamet Riyadi mengatakan, telah menampung semua aspirasi dari pengurus Muslimat. DPRD juga menyambut baik aspirasi itu untuk kemudian diteruskan kepada pihak eksekutif.

“Hasilnya beberapa poin sudah langsung terjawab oleh pihak eksekutif. Beberapa poin lainnya masih perlu kami dalami dan kaji dulu,” paparnya. (*) 

 

Editor: Ikhsan Mahmudi

Publisher: Zainul Hasan R.

Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Bupati Lumajang Tegaskan Larangan Tahan Ijazah dan Wajib Patuhi UMK

1 Mei 2025 - 20:07 WIB

Ditengah Efisiensi, Pemkot Probolinggo Digerojok Anggaran Rp40 Miliar untuk Perbaiki Infrastruktur

1 Mei 2025 - 19:37 WIB

Komisi A DPRD Lumajang Apresiasi Kinerja Damkar, Dorong Peningkatan Sarana dan Prasarana

30 April 2025 - 10:21 WIB

DPRD Lumajang Gelar Uji Publik Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren

30 April 2025 - 09:17 WIB

Hanya Dijatah Anggaran Rp 150 juta Setahun, MUI Probolinggo Protes

30 April 2025 - 03:53 WIB

Tujuh Formasi CPNS di Lumajang Belum Terisi, Pemkab Lumajang Tetap Fokus Kualitas Pelayanan

28 April 2025 - 17:51 WIB

Dinsos Lumajang Habiskan Dana Rp5,113 Miliar untuk Pemenuhan Pelayanan Minimum

28 April 2025 - 13:30 WIB

Pemkab Lumajang Berupaya Tingkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa

27 April 2025 - 16:38 WIB

Hudri Nakhodai FKUB Kota Probolinggo, Janji Rawat Harmoni

25 April 2025 - 21:21 WIB

Trending di Pemerintahan