Menu

Mode Gelap
Satpolairud Polres Pasuruan Kota Tempati Gedung Baru di Panggungrejo Fisik Terbatas tak Halangi Para Tunanetra Unjuk Kebolehan di MTQ Jatim XXXI Jember Parkir di Selatan Alun-alun Kota Probolinggo, Motor Matic Raib Residivis Ditangkap Usai Satroni Sekolah dan TPQ Pasca Laka Maut di Jalur Bromo, Usulan Pembangunan Jalur Penyelamat Menguat Kantor KUD di Beji Pasuruan Terbakar, Kerugian Capai Ratusan Juta Rupiah

Pemerintahan · 23 Mei 2022 15:53 WIB

Polemik Kartu Tani Akan Dibahas di DPRD


					Polemik Kartu Tani Akan Dibahas di DPRD Perbesar

Probolinggo,- Setelah meminta agar sosialisasi penggunaan Kartu Tani ditingkatkan lantaran adanya kasus laporan dugaan penyalahgunaan kartu tersebut, kini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo berjanji akan membahas polemik tersebut.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Andi Suryanto Wibowo. Menurutnya, polemik Kartu Tani dinilai sangat perlu untuk dibahas di tingkat dewan. Sebab, hal tersebut berkaitan dengan kesejahteraan rakyat khususnya para petani.

Terlebih, kata Andi, masyarakat di Kabupaten Probolinggo yang notabene merupakan petani, pemahaman terkait penggunaan manfaat Kartu Tani tersebut masih terbilang awam. Sehingga, hal itu menjadi atensinya agar tidak ada penyalahgunaan lagi ke depannya.

“Karena memang belakangan ini gencar kasus dugaan penyalahgunaan Kartu Tani ini, nantinya bukan tidak mungkin akan kami bahas di tingkat dewan. Terlebih ini terkait bantuan pemerintah untuk kesejahteraan petani tapi disalahgunakan oknum-oknum,” kata Andi, Senin (23/5/2022).

Oleh karena itu, lanjut Andi, pihaknya juga sangat membutuhkan data berkaitan dengan Kartu Tani tersebut. Seperti, total berapa petani di Kabupaten Probolinggo yang saat ini masuk atau memiliki kartu tersebut sehingga nantinya bisa dibahas di tingkat pimpinan.

Perihal nantinya apakah melibatkan pihak-pihak terkait dalam pembahasan tersebut, politis Partai Nasdem ini menegaskan, hal tersebut akan dilakukan secara bertahap. Nantinya, setelah dibahas di tingkat pimpinan dewan, baru akan melibatkan pihak-pihak lain.

“Kami fokuskan ke tingkat pimpinan dulu, baru setelah itu bisa berlanjut. Oleh karena itu, jika ada warga atau petani mendapat kendala dalam penggunaan ini, silahkan datang ke kantor dewan dan menunjukkan datanya, ini rumah rakyat, jadi silahkan curhat ke kami,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Nurjannah (43) dan Misjan (52), keduanya warga Desa Sukorejo, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Probolinggo, Selasa (19/4/2022) lalu. Mereka mengaku, menjadi korban dugaan penipuan progam Kartu Tani.

Sedangkan pada 2021 lalu, dugaan tindak pidana serupa itu dialami SI (64), YB (58), HL (56) HH (53) dan MSR (21) warga Desa Banyuanyar Tengah, Kecamatan Banyuanyar. Pelakunya diduga oknum pemerintah desa setempat. Kasus ini kemudian diadukan kepada SPKT Polres Probolinggo, Senin (1/11/2021) malam lalu.

Editor : Ikhsan Mahmudi
Publisher : Zainul Hasan R.

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Ketua Komisi D DPRD Lumajang Turun ke Pasrujambe, Serap Aspirasi Kesehatan Warga

15 September 2025 - 16:17 WIB

Pemkab Lumajang Kucurkan Rp891 Juta dari DBHCHT untuk Bangun 54 Gudang Pengering Tembakau

15 September 2025 - 15:51 WIB

Tanamkan Karakter Anti Korupsi, Pemkab Probolinggo Gelar Anti Corruption Fest 2025

15 September 2025 - 12:47 WIB

Lumajang Kawal Percepatan PPPK ke Jakarta, Ribuan Honorer Dapat Kepastian

14 September 2025 - 12:24 WIB

Meriahnya Pembukaan MTQ XXXI Jatim di Jember, Diwarnai Pertunjukan Drone dan Tari Taksu Ilahi

14 September 2025 - 06:57 WIB

MTQ Jawa Timur XXXI di Jember Resmi Dibuka, Disebut Setara Even Nasional

14 September 2025 - 06:33 WIB

Pemkab Jember Terima 158 Program RTLH, Gubernur Khofifah Tinjau Pengerjaan

13 September 2025 - 16:40 WIB

Pemkot Probolinggo Segera Galakkan Siskamling Guna Cegah Gangguan Keamanan

13 September 2025 - 15:38 WIB

Berkah Even MTQ Jawa Timur 2025, Hunian Hotel di Jember Melonjak

13 September 2025 - 08:48 WIB

Trending di Pemerintahan