Menu

Mode Gelap
KAI Daop 9 Jember Tawarkan Sensasi Nikmati Keindahan Alam Diatas Kereta Didampingi Gus Haris, Gubernur Khofifah resmikan SMKN Sukapura di Probolinggo Pelaku Tabrak Lari Pelajar SMK di Pasuruan Ditangkap, Mengaku Takut Dimassa Haru Mardijah, Nenek Berusia 104 Tahun di Jember yang Bakal Naik Haji Kankemenag Kota Probolinggo Bakal Berangkatkan 213 Jamaah Calon Haji, Dilepas Tanggal 26 Mei Jadi Tuan Rumah Pesta Miras yang Tewaskan 2 Orang, Kades Temenggungan Ngaku Tidak Tahu

Pemerintahan · 23 Mei 2022 15:53 WIB

Polemik Kartu Tani Akan Dibahas di DPRD


					Polemik Kartu Tani Akan Dibahas di DPRD Perbesar

Probolinggo,- Setelah meminta agar sosialisasi penggunaan Kartu Tani ditingkatkan lantaran adanya kasus laporan dugaan penyalahgunaan kartu tersebut, kini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo berjanji akan membahas polemik tersebut.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Andi Suryanto Wibowo. Menurutnya, polemik Kartu Tani dinilai sangat perlu untuk dibahas di tingkat dewan. Sebab, hal tersebut berkaitan dengan kesejahteraan rakyat khususnya para petani.

Terlebih, kata Andi, masyarakat di Kabupaten Probolinggo yang notabene merupakan petani, pemahaman terkait penggunaan manfaat Kartu Tani tersebut masih terbilang awam. Sehingga, hal itu menjadi atensinya agar tidak ada penyalahgunaan lagi ke depannya.

“Karena memang belakangan ini gencar kasus dugaan penyalahgunaan Kartu Tani ini, nantinya bukan tidak mungkin akan kami bahas di tingkat dewan. Terlebih ini terkait bantuan pemerintah untuk kesejahteraan petani tapi disalahgunakan oknum-oknum,” kata Andi, Senin (23/5/2022).

Oleh karena itu, lanjut Andi, pihaknya juga sangat membutuhkan data berkaitan dengan Kartu Tani tersebut. Seperti, total berapa petani di Kabupaten Probolinggo yang saat ini masuk atau memiliki kartu tersebut sehingga nantinya bisa dibahas di tingkat pimpinan.

Perihal nantinya apakah melibatkan pihak-pihak terkait dalam pembahasan tersebut, politis Partai Nasdem ini menegaskan, hal tersebut akan dilakukan secara bertahap. Nantinya, setelah dibahas di tingkat pimpinan dewan, baru akan melibatkan pihak-pihak lain.

“Kami fokuskan ke tingkat pimpinan dulu, baru setelah itu bisa berlanjut. Oleh karena itu, jika ada warga atau petani mendapat kendala dalam penggunaan ini, silahkan datang ke kantor dewan dan menunjukkan datanya, ini rumah rakyat, jadi silahkan curhat ke kami,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Nurjannah (43) dan Misjan (52), keduanya warga Desa Sukorejo, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Probolinggo, Selasa (19/4/2022) lalu. Mereka mengaku, menjadi korban dugaan penipuan progam Kartu Tani.

Sedangkan pada 2021 lalu, dugaan tindak pidana serupa itu dialami SI (64), YB (58), HL (56) HH (53) dan MSR (21) warga Desa Banyuanyar Tengah, Kecamatan Banyuanyar. Pelakunya diduga oknum pemerintah desa setempat. Kasus ini kemudian diadukan kepada SPKT Polres Probolinggo, Senin (1/11/2021) malam lalu.

Editor : Ikhsan Mahmudi
Publisher : Zainul Hasan R.

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Bupati Lumajang Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri

2 Mei 2025 - 16:57 WIB

Dari Sejarah Ki Hajar Dewantara, Bupati Lumajang Dorong Revitalisasi Pendidikan untuk Tingkatkan SDM

2 Mei 2025 - 16:04 WIB

Bupati Lumajang Tegaskan Larangan Tahan Ijazah dan Wajib Patuhi UMK

1 Mei 2025 - 20:07 WIB

Ditengah Efisiensi, Pemkot Probolinggo Digerojok Anggaran Rp40 Miliar untuk Perbaiki Infrastruktur

1 Mei 2025 - 19:37 WIB

Komisi A DPRD Lumajang Apresiasi Kinerja Damkar, Dorong Peningkatan Sarana dan Prasarana

30 April 2025 - 10:21 WIB

DPRD Lumajang Gelar Uji Publik Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren

30 April 2025 - 09:17 WIB

Hanya Dijatah Anggaran Rp 150 juta Setahun, MUI Probolinggo Protes

30 April 2025 - 03:53 WIB

Tujuh Formasi CPNS di Lumajang Belum Terisi, Pemkab Lumajang Tetap Fokus Kualitas Pelayanan

28 April 2025 - 17:51 WIB

Dinsos Lumajang Habiskan Dana Rp5,113 Miliar untuk Pemenuhan Pelayanan Minimum

28 April 2025 - 13:30 WIB

Trending di Pemerintahan