MAYANGAN,- Selama satu bulan lebih sejumlah Penerangan Jalan Umum (PJU), ruas jalan di Kota Probolinggo dimatikan. Kebijakan untuk mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) itu rupanya juga memberi keuntungan finansial.
Seperti diketahui, sejak pemerintah menerapjan PPKM Darurat di Jawa dan Bali pada 3 Juli lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo memadamkan PJU sejak 7 juli 2021. Tujuannya, guna mengurangi keramaian warga di tempat terang.
Lantaran banyak PJU padam, otomatis tagihan kistri untuk PJU turun. Pada bulan Juni 2021, tagihan listrik PJU yang dibayarkan Pemkot Probolinggo sebesar Rp. 1,111 miliar.
Sedangkan tagihan listrik PJU bulan Juli 2021, sebesar Rp 1079 miliar. Artinya, ada penurunan jumlah tagihan listrik yang nilainya mencapai Rp 32 juta per bulan.
“Jika dilihat dari tagihan bulan Juni dan Juli, ada penurunan taguhan yakni sekitar Rp 32 juta per bulan. Namun demikian, pemadaman ini masih berlangsung, karena selama dua pekan di bulan Agustus 2021, PJU masih kita matikan”, ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, Agus Efendi, Senin (16/8/21).
Meski Kota Probolinggo sudah turun level dari PPKM Level 3 ke Level 4, namun PJU di kota anggur itu tetap dimatikan sekitar 70 persen. Adapun 30 persen PJU sisanya, masih tetap menyala.
Beberapa ruas jalan yang tidak dipadamkan penerangannya, seperti Jl. Raya Bromo. Jalur itu dibiarkan tetap terang, karena selain merupakan jalur penghubung antar kota, juga lokasinya cukup strategis.
“Pemadaman PJU ini akan terus kita lakukan selama PPKM berlangsung,. Namun, jika pemerintah pusat tidak melanjutkan PPKM, maka PJU akan kembali kita hidupkan,” imbuh Agus. (*)
Editor: Efendi Muhammad
Publisher: A. Zainullah FT
