Menu

Mode Gelap
Cuaca Ekstrem, BPBD Lumajang Ingatkan Hindari Kawasan Rawan Longsor dan Banjir Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Pemerasan K3 Revitalisasi Alun-alun Gagal, Pemkot Probolinggo Akan Tender Ulang Polisi Inisiasi Gerakan Pangan Murah di Probolinggo, 44 Ton Beras Ludes Warga Desa Tempuran Pasuruan Geruduk Kantor Kecamatan, Tuntut Kades Mundur Era Digital, Pramuka Diminta Jadi Penjaga Kebenaran dan Etika Siber

Regional · 17 Sep 2020 09:07 WIB

Putus Kontrak karena Pandemi, PT AFU Dipanggil Komisi 3


					Putus Kontrak karena Pandemi, PT AFU Dipanggil Komisi 3 Perbesar

MAYANGAN-PANTURA7.com, Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo mengggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pemutusan kontrak tanpa uang pesangon terhadap karyawan PT Amak Firdaus Utama (AFU), Kamis (17/9/2020).

RDP dihadiri beberapa pihak terkait yakni, SPSI Kota Probolinggo, Direktur PT AFU, DPMPTSP dan Naker Kota Probolinggo dan Disnaker Provinsi Jatim dan eks karyawan PT AFU yang diputus kontrak.

Untung, eks karyawan PT AFU mengatakan, dirinya diputus kontrak sepihak oleh PT AFU dan tanpa pesangon.

Sehingga pihaknya beranggapan pihak perusahaan akan melakukan permainan dengan menghindar dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah dibuat. Hal ini yang menjadi motif pihaknya melaporkan kejadian ini ke dewan.

“Saya hanya menuntut satu hal, yakni uang pesangon,” kata Untung.

Sementara itu Direktur PT AFU, AAA Rudiyanto mengatakan, pemutusan kerja ini dilakukan akibat Covid-19 berdampak terhadap perusahaan.

Sehingga, kata Rudi, PT AFU mengambil jalan untuk melakukan pemutusan kontrak. Namun ketika kondisi perusahaan mulai membaik pihaknya akan mempekerjakan lagi karyawan yang saat ini diputus kontrak.

“Yang kami putus kontrak banyak, tapi yang lain sabar menunggu karena nanti akan kami panggil kerja lagi. Namun Pak Untung ini tidak sabaran keburu melapor ke dewan,” ujar Rudi.

Bahkan Rudi berjanji saat RDP berlangsung, dalam seminggu ke depan, pihaknya akan segera menyelesaikan persoalan ini dengan cara bipartiet.

Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, Agus Riyanto, memberikan jalan tengah untuk persoalan ini bisa diselesaikan secara bipartiet. Supaya tidak terlalu jauh.

Saran lain juga disampaikan ketua SPSI Kota Probolinggo, Muhammad Faisol. Dikatakan kejadian serupa memang sering terjadi. Berdasarkan hasil pengamatannya sering terjadi kesalahan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

“Coba semua perusahaan setiap membuat PKWT dikasih tembusan ke Disnaker Kota supaya dikoreksi sesuai perintah UU, sehingga hal Putus Kontrak Karena Pandemi, PT. AFU Di Panggil Komisi 3

MAYANGAN-PANTURA7.com, Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pemutusan kontrak tanpa uang pesangon oleh PT. Amak Firdaus Utama (AFU), kamis (17/9/2020).

RDP ini juga dihadiri oleh beberap pihak terkait, yakni SPSI Kota Probolinggo, Direktur PT. AFU, Disnaker Kota Probolinggo dan Disnaker Provinsi Jatim dan eks karyawan PT. AFU yang diputus kontrak.

Untung, eks karyawan PT. AFU yang diputus Kontrak mengatakan, hal ini berawal semenjak dirinya di putus kontrak sepihak oleh PT. AFU dan hingga hari ini belum ada uang pesangon.

Sehingga pihaknya beranggapan pihak perusahaan akan melakukan permainan dengan menghindar dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah dibuat. Hal ini yang menjadi motif pihaknya melaporkan kejadian ini ke dewan.

“Saya hanya menuntut 1 hal, yakni uang pesangon,” kata untung.

Sementara itu Direktur PT. AFU, AAA Rudi, mengatakan bahwa pemutusan kerja ini dilakukan akibat dampak covid-19 yang dirasakan oleh perusahaan.

Sehingga kata Rudi, PT. AFU mengambil jalan untuk melakukan pemutusan kontrak. Namun ketika kondisi perusahaan mulai membaik pihaknya akan mempekerjakan lagi karyawan yang saat ini di putus kontrak.

“Yang kami putus kontrak banyak, tapi yang lain sabar menunggu karena nanti akan kami panggil kerja lagi, namun pak untung ini tidak sabaran keburu melapor ke dewan,” ujar Rudi.

Bahkan rudi berjanji saat RDP berlangsung, dalam 1 minggu kedepan, pihaknya akan segera menyelesaikan persoalan ini dengan cara bipartit.

Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, Agus Riyanto, memberikan jalan tengah untuk persoalan ini bisa diselesaikan secara bipartit. Supaya tidak terlalu jauh.

Saran lain juga disampaikan ketua SPSI Kota Probolinggo, Muhammad Faisol, mengatakan bahwa kejadian serupa memang sering terjadi. Berdasarkan hasil pengamatannya sering terjadi kesalahan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

“Coba semua perusahaan setiap membuat PKWT dikasih tembusan ke disnaker kota supaya dikoreksi sesuai perintah UU, sehingga hal demikian tidak akan terjadi berulang kali,” tandasnya. (*)


Editor: Ikhsan Mahmudi

Publisher: Rizal Wahyudi


Artikel ini telah dibaca 57 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Ada Tukar Guling Aset, Gedung Kesenian Kota Probolinggo Kembali Jadi Lapangan Tenis Indoor

21 Agustus 2025 - 05:01 WIB

Ada Peningkatan Jalur, Perlintasan Arjasa Jember Akan Ditutup Sementara

20 Agustus 2025 - 17:24 WIB

Kejari Geledah Kantor Disdikdaya Kabupaten Probolinggo, Sejumlah Ruangan Diperiksa

20 Agustus 2025 - 13:11 WIB

Momentun Kemerdekaan, 217 Tahanan Rutan Kraksaan Hirup Udara Bebas

17 Agustus 2025 - 19:16 WIB

Libur Panjang Kemerdekaan, Ribuan Wisatawan Padati Stasiun Wilayah Daop 9 Jember

16 Agustus 2025 - 13:55 WIB

DPRD Jember Sidak Bandara Notohadinegoro, Tinjau Reaktivasi Jelang Terbang Perdana

15 Agustus 2025 - 15:31 WIB

Mengenal ATR 72-500, Pesawat yang Segera Mengudara di Bandara Notohadinegoro Jember

14 Agustus 2025 - 18:39 WIB

Pusat Kuliner GOR A. Yani Dibuka, Dishub Siapkan Skema Parkir untuk Dongkrak PAD

13 Agustus 2025 - 19:42 WIB

Kado HUT Kemerdekaan, Bandara Notohadinegoro Jember Akan Kembali Layani Penerbangan

13 Agustus 2025 - 19:02 WIB

Trending di Regional