Menu

Mode Gelap
Mediasi Buntu, Paguyuban Pedagang Oleh-oleh Haji Keukeh Berjualan di Sekitar Masjid Alun-alun Tinjau Pembangunan Jembatan Penghubung Condong – Brabe, Gus Haris Upayakan Akses Permanen Kesetrum Saat Kegiatan Sekolah, Siswa SMPN 3 Kota Pasuruan Tewas Tiga Direktur BUMD Lumajang Mundur, Bupati Siapkan Seleksi Visioner dan Audit PD Semeru Kesiapan Maksimal Lumajang Jaga Kesehatan Masyarakat di Tengah Tren Positif Covid-19 Nasional Sepasang Kekasih Kena Begal di Jalan Barito Kota Probolinggo, Motor Raib

Pemerintahan · 3 Feb 2020 16:37 WIB

Tolak Kereta Gantung di Bromo, Surati Gubernur


					Eksotika alam Gunung Bromo dan kawasan tengger saat dilihat dari Bukit Penanjakan (dok) Perbesar

Eksotika alam Gunung Bromo dan kawasan tengger saat dilihat dari Bukit Penanjakan (dok)

SUKAPURA-PANTURA.7com, Rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Gunung Bromo menuai penolakan. Penyedia Jasa Layanan Akomodasi dan Tranportasi Wisata (PATRA), melayangkan surat terbuka kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang isinya menolak rencana tersebut.

Ketua PATRA Sukapura, Moch. Solehan mengatakan, surat penolakan ia kirim hari ini, Senin (3/2/2020). Solehan menyebut, ada tiga hal yang menjadi alasan penyedia jasa keberatan dengan rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Bromo.

“Pertama, pembangunan kereta gantung yang pasti akan mengganggu kawasan konservasi dan ekosistem di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru,” kata Solehan.

Alasan kedua, sambungnya, kereta gantung akan berdampak pada pelaku jasa wisata di kawasan TNBTS yang jumlahnya mencapai ribuan orang. Para pelaku wisata, menurut Solehan, akan kehilangan penghasilan karena wisatawan akan berailih ke fasilitas tersebut.

“Ketiga, anggaran yang mencapai setengah trilliun akan lebih baik jika dialokasikan kepada penataan dan pengelolaan kawasan wisata. Termasuk melengkapi fasilitas yang ada, seperti ketersediaan air bersih, penambahan sarana toilet dan tempat ibadah,” jelasnya.

Selain itu, menurut Solehan, di kawasan Gunung Bromo minim fasilitas kesehatan seperti ambulan dan alat kelengkapan medis lainnya. “Seharusnya hal seperti itu diperhatikan demi kenyamanan pengunjung,” kecamnya.

Solehan menilai, pembangunan kereta gantung mendadak dan cenderung dipaksakan. Sebab, selama ini tidak ada uji publik atau diskusi yang melibatkan penyedia jasa maupun pemerintah setempat.

“Uji publik tidak ada, diskusi soal pembangunan ini juga tidak pernah dilakukan, dari tingkat terkecil seperti kecamatan, daerah hingga ke atasnya, gak ada sama sekali,” bebernya.

Solehan mencontohkan, selama ini pembangunan kereta gantung di tempat wisata justru gagal total. Dikatakannya, kereta gantung di negala lain sudah tidak di pakai, termasuk di Indonesia, seperti di Ijen.

“Tolong yang masih asri dan alami ini dipertahankan. Kami berharap, surat terbuka kepada Gubernur bisa menganulir rencana pembangunan kereta gantung di area Gunung Bromo,” harapnya. (*)


Editor : Efendi Muhammad
Publisher : A. Zainullah FT


Artikel ini telah dibaca 35 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Tinjau Pembangunan Jembatan Penghubung Condong – Brabe, Gus Haris Upayakan Akses Permanen

16 Juni 2025 - 15:37 WIB

Tiga Direktur BUMD Lumajang Mundur, Bupati Siapkan Seleksi Visioner dan Audit PD Semeru

16 Juni 2025 - 14:23 WIB

Kolaborasi Warga – Pemerintah di Candipuro, Perbaiki Tiga Jalan Desa

15 Juni 2025 - 16:44 WIB

Dari Rp1 Juta ke Rp92 Juta, Pengelolaan Tumpak Sewu Baru Beres Setelah Bupati Lumajang Turun Tangan

15 Juni 2025 - 10:58 WIB

Segoro Topeng Kaliwungu 2025: Sinergi Budaya dan Ekonomi Kreatif Lumajang Siap Mengguncang Dunia

14 Juni 2025 - 19:27 WIB

Bupati Lumajang Siap Bertemu Investor di Jakarta untuk Bahas Pariwisata Kelas Dunia

13 Juni 2025 - 13:24 WIB

Lumajang Belum Punya Perda Tata Kelola dan Destinasi Wisata

13 Juni 2025 - 10:26 WIB

Pemkab Lumajang Tata Ulang Distribusi Pupuk lewat Pembentukan Koperasi Merah Putih

13 Juni 2025 - 09:40 WIB

Mimpi Bersama Wujudkan Sekolah Gratis di Lumajang, Tunggu Juknis dari Pemerintah Pusat

13 Juni 2025 - 09:00 WIB

Trending di Pemerintahan