PROBOLINGGO-PANTURA7.com, DPC PPP Kabupaten Probolinggo mensosialisasikan UU Pondok Pesantren (Ponpes) No.18 tahun 2019 dan melalui pendidikan politik, yang digelar di Hall Hotel Tampiarto Kota Probolinggo, Kamis (26/12/2019).
Ketua DPC PPP Kabupaten Probolinggo, Salim Quraisy mengatakan, kegiatan tersebut merupakan amanah atas instruksi DPP untuk melakukan sosialisasi UU Pondok Pesantren (Ponpes) No.18 tahun 2019 sekaligus pemberdayaan kader melalui pendidikan politik.
Sosialisasi UU Ponpes, menurut Salim, dilakukan agar aturan terkait pendidikan pesantren, khususnya di Kabupaten Probolinggo dapat difahami. Sebab nantinya, kata dia, fasilitas untuk pesantren akan disetarakan dengan lembaga pendidikan umum.
“Jadi nantinya pendidikan dan kualitas pesantren sama dengan pendidikan umum. UU Pesantren kan memfasilitasi, membantu santri yang tidak mampu, dan ada program-program seperti sekolah umum,” ujar Salim.
Lanjutnya, negara akan memfasilitasi pesantren yang memiliki legal formal, punya yayasan dan badan hukum yang dikeluarkan oleh Kemenhumkam. “Namun kurikulum tetap mengikuti pakem dari Kementrian Agama,” jelasnya.
Disinggung soal pendidikan politik bagi kadernya, Salim menyebut bahwa hal itu tak lepas dari peran partai politik sebagai bagian dari pemerintah. Partai politik, sebutnya, punya peran mengawasi dan mengawal pemerintahan.
“Soalnya partai politik punya anggota DPR. Nah DPR itu kan kepanjangan tangan dari partai,” paparnya.
Pendidikan politik, imbuhnya, bertujuan untuk evaluasi hasil pemilu 17 April lalu, selain silaturahmi internal partai. Salim mengklaim, ada sekitar 150 orang, yang mengikuti kegiatan tersebut terdiri dari kader PAC, DPC, tim IT dan sejumlah kyai.
“Minimal pendidikan politik itu setahun tiga kali. Lain rapat internal, PAC di kantor atau kegiatan sosial yang lain,” tutup mantan Wakil Bupati Probolinggo ini. (*)
Editor : Efendi Muhammad
Publisher : Rizal Wahyudi
