Menu

Mode Gelap
Mediasi Buntu, Paguyuban Pedagang Oleh-oleh Haji Keukeh Berjualan di Sekitar Masjid Alun-alun Tinjau Pembangunan Jembatan Penghubung Condong – Brabe, Gus Haris Upayakan Akses Permanen Kesetrum Saat Kegiatan Sekolah, Siswa SMPN 3 Kota Pasuruan Tewas Tiga Direktur BUMD Lumajang Mundur, Bupati Siapkan Seleksi Visioner dan Audit PD Semeru Kesiapan Maksimal Lumajang Jaga Kesehatan Masyarakat di Tengah Tren Positif Covid-19 Nasional Sepasang Kekasih Kena Begal di Jalan Barito Kota Probolinggo, Motor Raib

Pemerintahan · 10 Nov 2019 08:27 WIB

Sehari Jelang Pilkades, Wabup; Waspadai Politik Uang


					Sehari Jelang Pilkades, Wabup; Waspadai Politik Uang Perbesar

PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Warga di 12 desa yang tersebar dalam 8 kecamatan di Kabupaten Probolinggo, segera menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak. Pilkades akan dihelat pada Senin (11/11) besok.

Dalam hal ini, Wakil Bupati Probolinggo HA. Timbul Prihanjoko meminta, masyarakat mewaspadai serangan fajar atau praktik politik uang (money politic). Politik uang ini, kata Wabup, rawan terjadi dalam pilkades.

Timbul Prihanjoko tidak memungkiri, jika dalam pelaksanaan Pilkades ada praktik politik uang yang biasanya marak dilakukan pada masa tenang hingga menjelang pencoblosan. Karena itu, ia meminta semua pihak waspada.

“Masa tenang ini adalah masa yang memang sangat rawan. Karena itu, harus ada kawalan. Setiap gerak-gerik cakades dan timsesnya harus dipantau, agar tidak mendekati warga dengan cara-cara tak terpuji,” kata Wabup, Minggu (10/11).

Praktik politik uang, lanjut Wabup dua periode ini, berpotensi menjadi bibit-bibit korupsi. Sehingga pembangunan melalui Dana Desa (DD) yang seharusnya bisa memakmurkan rakyat, malah disalahgunakan oleh calon kepala desa yang terpilih nantinya.

“Jika ada yang terbukti melakukan itu, jangan segan untuk melaporkannya kepada panitia Pilkades ataupun pihak berwajib. Karena politik uang masuk kategori pelanggaran dalam pilkades,” tuturnya.

Akan tetapi, Timbul meyakini jika masyarakat Kabupaten Probolinggo sudah memiliki fikiran maju. Oleh karenanya, belum tentu juga warga memilih cakades yang menganlkan uang untuk mendulang suara.

“Bisa jadi, warga hanya mengambil uangnya saja, tapi tidak memilihnya. Saya harap, praktik-praktik seperti ini harus dijauhi, baik itu oleh cakades, timsesnya dan juga masyarakat di Kabupaten Probolinggo,” harap Timbul.

Wabup mengimbau kepada para cakades, agar bisa bersaing secara sehat dan fair. Para cakades harus mampu menawarkan visi-misinya, yang nanti bisa disimpulkan oleh masyarakat.

“Kalau terpilihnya menggunakan politik uang, pasti nanti memikirkan modal yang dikeluarkan selama proses awal pilkades. Bukan memikirkan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya,” tegasnya.

Sekedar informasi, Pilkades serentak di Kabupaten Probolinggo dilaksanakan di 12 desa yang tersebar di 8 kecamatan. Dari 12 Desa, terdapat 40 cakades yang akan bersaing dalam demokrasi desa tersebut. (*)


Editor : Efendi Muhammad
Publisher : A. Zainullah FT


Artikel ini telah dibaca 24 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Tinjau Pembangunan Jembatan Penghubung Condong – Brabe, Gus Haris Upayakan Akses Permanen

16 Juni 2025 - 15:37 WIB

Tiga Direktur BUMD Lumajang Mundur, Bupati Siapkan Seleksi Visioner dan Audit PD Semeru

16 Juni 2025 - 14:23 WIB

Kolaborasi Warga – Pemerintah di Candipuro, Perbaiki Tiga Jalan Desa

15 Juni 2025 - 16:44 WIB

Pemotongan Hewan Kurban di Probolinggo Libatkan 243 Desa, Tahun Depan Target Sapu Bersih

15 Juni 2025 - 16:29 WIB

Dari Rp1 Juta ke Rp92 Juta, Pengelolaan Tumpak Sewu Baru Beres Setelah Bupati Lumajang Turun Tangan

15 Juni 2025 - 10:58 WIB

Segoro Topeng Kaliwungu 2025: Sinergi Budaya dan Ekonomi Kreatif Lumajang Siap Mengguncang Dunia

14 Juni 2025 - 19:27 WIB

Gunung Raung Erupsi, KAI Jember Pastikan Perjalanan Kereta Api Tetap Aman

13 Juni 2025 - 18:46 WIB

Bupati Lumajang Siap Bertemu Investor di Jakarta untuk Bahas Pariwisata Kelas Dunia

13 Juni 2025 - 13:24 WIB

Lumajang Belum Punya Perda Tata Kelola dan Destinasi Wisata

13 Juni 2025 - 10:26 WIB

Trending di Pemerintahan