PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Anggota DPRD Kota Probolinggo yang baru dilantik sudah mulai “tancap gas”. Mereka meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melakukan evaluasi atas persoalan di lapangan yang kerap ditemui.
Hal itu diungkapkan saat BPJS Kesehatan menggelar sosialisasi di gedung DPRD Kota Probolinggo, Jalan Suroyo, Rabu (28/8) siang.
“Ada sejumah persoalan seperti tidak singkron data daerah dan pusat. Rujukan berjenjang membuat pasien lama ditangani. Persoalan ini harus segera dievaluasi,” kata anggota DPRD dari PDI Perjuangan Agus Rianto.
Termasuk BPJS dari pemerintah Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ada penonaktifan. Kondisi ini tak hanya mengagetkan penerima manfaat, tapi juga BPJS sendiri. Padahal di lapangan masih banyak yang membutuhkan layanan program pemerintah itu.
Anggota DPRD dari PKS, Saiful Rohman menyoroti obat generik yang tidak tercover BPJS. Kendati harganya lebih mahal daripada obat yang ditanggung BPJS, namun nilainya terbilang masih kecil.
“Kondisi itu sering terjadi pada pasien kelas III,” jelas Saiful.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan yang membawahi Kota Probolinggo, Indrina Damaryanti menjelaskan, rujukan berjenjang merupakan aturan pusat yang bertujuan untuk pemerataan. Sehingga pasien tidak menumpuk pada satu fasilitas kesehatan.
Terkait dengan penonaktifan PBI, pihaknya menjelaskan hal itu berdasarkam aturan Kemensos. Pasalnya banyak ditemukan data NIK yang tidak singkron, maupun data ganda.
“Jika ternyata orang tersebut dinonaktifkan namun faktanya masih kurang mampu, maka bisa diajukan kembali,” jelasnya. Namun informasi yang didapat akan ada pengaktifan kembali BPJS sebanyak 9.000 orang.
Sedangkan pada obat yang dicover BPJS, ia menyebut bukan obat jelek. Pasalnya obat generik memiliki fungsi sama dengan obat yang diakui kemenkes.
“Hanya saja, biasanya obat yang lebih mahal, ada tambahan. Misal juga ada penghilang nyeri,” tuturnya (*)
Penulis : Rahmad Soleh
Editor : Ikhsan Mahmudi
Tinggalkan Balasan