Probolinggo – Puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Probolinggo, Senin siang (20/03/2023) berunjuk rasa di Kantor Bea Cukai, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Probolinggo. Dalam aksinya, HMI mengajukan sejumlah tuntutan, termasuk mendesak Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mundur dari jabatannya.
Lokasi pertama yang didatangi HMI adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KKPBC) di dalam area Pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo.
Namun setibanya di gerbang depan, puluhan mahasiswa ini tidak di perkenankan masuk. Mereka dihadang puluhan personel polisi.
Sempat terjadi dua kali aksi dorong, lantaran mahasiswa memaksa masuk dan berunjuk rasa di depan Kantor Bea Cukai. Setelah dilakukan mediasi, puluhan mahasiswa ini akhirnya menggelar pertemuan dengan Kepala Kantor Bea Cukai di depan pintu gerbang pelabuhan.
Ada 11 tuntutan yang diajukan HMI. Di antaranya, copot Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dalam waktu dekat, audit forensik untuk seluruh pegawai kantor pajak dan bea cukai Probolinggo. Ssin itu kepala kantor pajak dan kantor bea cukai Probolinggo diminta mendukung dan menyepakati gerakan HMI Cabang Probolinggo untuk negara Indonesia berkemajuan.
“Ada 11 tuntutan yang kami ajukan kepada Kepala Bea Cukai pada aksi ini, di mana salah satunya yakni dilakukan audit foreksik terhadap seluruh pegawai pajak dan bea cukai, karena isunya ada penyelewengan transaksi sebesar Rp300 triliun,” ujar Ketua HMI Cabang Probolinggo, Saiful Dedi.
Namun dalam pertemuan tersebut, Kepala Bea Cukai Probolinggo, Andi Hermawan menolak menandatangi tuntutan yang di ajukan mahasiswa. Menurut Andi ada beberapa poin yang ada di tuntutan HMI bukan wewenang kepala bea cukai.
Andi mengatakan, paham dengan tuntutan yang diajukan oleh mahasiswan, namun sebagai ASN tidak memungkinkan untuk menyetujui tuntutan mahasiswa.
“Sebagai pegawai tidak memungkinkan kami menandatangani tuntutan mahasiswa. Namun secara pribadi bisa dimaklumi, jadi kami mohon untuk dimaklumi,” ujarnya.
Setelah itu puluhan aktivis HMI bergeser ke KPP Pratama Probolinggo di Jalan Mastrip. Berbeda dengan aksi di lokasi sebelumnya, puluhan mahasiswa ini dipersilakan masuk ke halaman kantor pajak.
Sama seperti unjuk rasa di lokasi sebelumnya, puluhan mahasiswa ini ditemui langsung oleh Kepala KPP Pratama. Mahasiswa mengajukan tuntutan yang sama, salah satunya, laporan kekayaan kepala kantor pajak yang belum di laporkan pada tahun 2022.
Mejawab tuntutan, Kepala KKP Pratama, Sunarko menjawab, bahwa laporan kekayaan tahun 2022 sudah dilaporkan pada Februari 2023. Bahkan bukan hanya laporan kekayaannya saja, namun laporan kekayaan seluruh pegawai KPP Pratama Probolinggo juga dilaporkan.
Saat pertemuan, sejumlah poin tuntutan tidak disetujui, lantaran bukan kewenangan KPP Pratama Probolinggo. KKP Pratama Probolinggo tidak bisa menandatangani lantaran harus diketahui oleh kantor Wilayah Jawa Timur.
“Jadi dari dua aksi yang kami gelar yakni di Kantor Bea Cukai dan Kantor Pajak, kedua kepala kantor tidak menandatangani tuntutan yang kami ajukan. Jika memang tidak ada masalah kenapa tidak mau tanda tangan. Tentunya kami akan berkonsolidasi lagi terkait tidak di tandatanganinya tuntutan ini,” imbuh Saiful Dedi. (*)
Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Zainul Hasan R.
