PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo meneken memorandum of understanding (MoU) dengan beberapa instansi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mal pelayanan publik. Penandatanganan dilakukan di Gedung Sabha Bina Praja, Senin (13/5/2019).
“Mal Pelayanan Publik sebagai upaya aktualisasi clean government dan good government.. Oleh karena itu Mal Pelayanan Publik yang juga bagian dari reformasi birokrasi sangat perlu sekali direalisasikan,” kata Walikota Hadi Zainal Abidin seusai penandatanganan MoU.
Pihaknya berterima kasih pada sejumlah instansi yang ikut dalam MoU tersebut. Ia berharap, Mal Pelayanan Publik bisa segera direalisasikan agar maayarakat lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan.
“Yang jelas ini demi kepentingan masyarakat, agar pelayanan sebagai bentuk reformasi birokrasi bisa maksimal,” tandas kader PKB tersebut.
Dalam MoU itu, Hadi Zainal Abidin didampingi Wakil Walikota M. Soufis Sobri, sejumlah OPD dan Instansi vertikal. Mereka bersepakat untuk mempercepat realisasi mal pelayanan publik di Kota Probolinggo.
Sekedar informasi, ada 209 layanan baik instansi vertikal maupun lembaga horizontal. Diantaranya KPP Pratama Probolinggo, Bea Cukai, Polresta Probolinggo, Kementerian Agama, Bank Jatim, Kantor Pos, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan PDAM.
Sementara OPD dibawah naungan Pemkot Probolinggo yang nantinya terintegrasi dalam mal pelayanan publik diantaranya Dispendukcapil, DLH, DPMPTSP, DISNAKER , PERPUS ARSIP, DP3AKB, dan BPPKAD.
Pasca penandatanganan MoU itu, Walikota dengan instansi lain meninjau kantor Mal Pelayanan Pubkik di Jalan Basuki Rachmad Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan.
Rencananya, mal pelayanan publik (MPP) hari ini sudah bisa digunakan meski belum bisa maksimal. Selain masih tahap uji coba, peresmian MPP direncanakan digelar pada 20 Mei mendatang. (*)
Penulis : Rahmad Soleh
Editor : Efendi Muhammad
Tinggalkan Balasan