PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Meski Pemkab Probolinggo, juga ‘tetangga’-nya, Pemkot Probolinggo menargetkan angka nol untuk kasus baru Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immnune Deficiency Syndrome (AIDS), tetapi kenyataannya sulit diwujudkan selama masih ada warga yang tergoda untuk berhubungan (badan) dengan pengidap HIV/AIDS.
“Meminjam istilah pemain ludruk, Asmuni, mewujudkan target nol untuk kasus baru HIV/AIDS merupakan ‘hil yang mustahal’,” ujar Ketua Sekretaris Tetap (Sektap) Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Probolinggo, Ismail Pandji, Rabu, (5/12/2018)
Pak Is, panggilan akrab Ismail Pandji menambahkan, KPA Kabupaten Probolinggo menargetkan ‘3 Zero’ yakni, discrimination (diskriminasi), new infection (infeksi baru), dan died by AIDS (mati karena AIDS).
Terkait infeksi baru atau kasus baru HIV/AIDS, merupakan “PR” (pekerjaan rumah) terberat yang dihadapi KPA Kabupaten Probolinggo. Terbukti, dari tahun ke tahun, selalu ditemukan kasus baru penyakit yang menggerogoti kekebalan tubuh penderitanya itu.
“Selama setengah tahun terakhir hingga Juli 2018, ditemukan 122 kasus baru HIV/AIDS di Kabupaten Probolinggo. Dari angka itu, 11 penderita meninggal dunia. Sedangkan 111 penderita masih hidup dan dalam proses pengobatan,” tuturnya.
Sulitnya menekan angka kasus baru HIV/AIDS juga diungkapkan Ketua Sektap KPA Kota Probolinggo, Sukardi Mitho. “Sejak kasus HIV/AIDS ditemukan, sejak tahun 2000-an, ditemukan sebanyak 360 kasus HIV/AIDS. Sementara kasus baru yang terjadi selama Januari-Juli 2018 ada sebanyak 15 kasus,” paparnya.
Ketua Sektap KPA HIV/AIDS Kota Probolinggo, Sukardi Mitho (berkacamata) dan Ketua Sektap HIV/AIDS Kab. Probolinggo, Ismail Pandji (Foto : Ikhsan Mahmudi)
Kalangan berisiko tinggi seperti, PSK dan transgender, kata Sukardi memicu adanya kasus baru HIV/AIDS. “Memang tidak ada lokalisasi (PSK) di Kota Probolinggo, tetapi warung remang-remang dan tempat hiburan malam banyak,” imbuhnya.
Terkait razia yang digelar Satpol PP terhadap PSK, Sukardi mengatakan, selalu melibatkan instansi terkait termasuk Dinas Kesehatan. “Biasanya, PSK yang terjaring razia diperiksa kesehatannya termasuk kemungkinan terpapar HIV/AIDS,” Sukardi menjelaskan.
Hal senada diungkapkan Pak Is, terkait pemeriksaan sebanyak sembilan PSK yang ‘berpraktik’ di sebuah rumah di Kecamatan Wonomerto, akhir pekan lalu. “Akhirnya melalui rapid test diketahui, tiga dari sembilan PSK positif mengidap HIV/AIDS,” ungkap dia.
Terkait banyaknya kasus baru HIV/AIDS, baik Pak Is maupun Sukardi mengaku, tidak semuanya bisa didampingi oleh KPA. “Banyak faktor mengapa tidak semua bisa kami dampingi, di antaranya yang terpenting, tidak semua ODHA atau Orang Dengan HIV/AIDS mau didampingi,” urai Pak Is.
Karena terkait privasi, kata Sukardi, ada sejumlah ODHA di Kota Probolinggo melakukan pengobatan di rumah sakit di Kabupaten Probolinggo seperti di RSUD Waluyo Jati dan RSUD Tongas. “Mungkin mereka khawatir bertemu teman saat berobat di Kota Probolinggo,” ujarnya.
Masalah lain, terkait latar belakang ekonomi di antaranya karena kemiskinan mereka enggan memeriksakan diri dan berobat. “Kalau obatnya, anti-retroviral gratis, tetapi mereka perlu uang transpor dan uang makan,” ujar Pak Is.
Memang Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari kemudian menyalurkan bantuan sosial Rp 300 ribu/pasien (ODHA)/bulan. “Bansos itu biasanya dicairkan per triwulan, dimaksudkan untuk meringankan beban mereka,” ujar Pak Is.
Selain memiliki klinik khusus HIV/AIDS, Kabupaten Probolinggo juga memiliki Rumah Singgah yang diperuntukkan ODHA yang menjalani pengobatan di RSUD Waluyo Jati, Kraksaan. KPA Kabupaten Probolinggo juga dibantu sebanyak delapan manager kasus (MK).
“Di Kota Probolinggo, kami punya klinik di RSUD dr Mohamad Saleh, juga di Puskesmas Wonoasih dan Puskesmas Kanigaran. Kami dibantu enam manager kasus,” tandas Sukardi. (*)
Penulis: Ikhsan Mahmudi
Editor: Muhammad Effendi
Tinggalkan Balasan