Sementara itu, sepanjang Januari hingga September 2026, jumlahnya mencapai 1.764 siswa.
Indah mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya mengembalikan anak-anak yang putus sekolah agar kembali mengikuti pendidikan formal. Pada 2026, sebanyak 184 anak dilaporkan telah kembali bersekolah.
“Tahun ini untuk siswa yang kembali bersekolah ada 184 anak, dan ini kami terus berupaya agar anak-anak kembali bersekolah,” kata Indah, Jumat (23/10/2026).
Menurut Indah, persoalan ekonomi yang mendorong anak meninggalkan sekolah bukan semata-mata karena keterbatasan biaya pendidikan.
“Sebagian anak, tergiur mendapatkan penghasilan sendiri dengan bekerja, terutama di kawasan pertambangan dan perkebunan,” katanya.
Ia menyampaikan, besarnya upah harian yang bisa diperoleh anak ketika bekerja di sektor pertambangan. Menurut dia, upah sehari dapat mencapai Rp 150.000 hingga Rp 200.000.
Jika bekerja selama 30 hari, penghasilan tersebut setara Rp 4,5 juta hingga Rp 6 juta per bulan.
Pendapatan itu dinilai menjadi salah satu daya tarik bagi anak untuk memilih bekerja daripada melanjutkan sekolah.
“Kalau tambang itu kan dia upahnya sehari bisa Rp 150.000 sampai Rp 200.000, nah ini kan cukup menggiurkan untuk anak-anak sampai akhirnya lebih pilih kerja dibanding sekolah, apalagi dukungan dari orang tua kurang,” ujar Indah.
Ia mengatakan, sejumlah wilayah dengan angka putus sekolah cukup tinggi diduga berkaitan dengan keinginan anak untuk segera bekerja dan memperoleh pendapatan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Indah meminta seluruh elemen masyarakat turut mengingatkan pentingnya pendidikan.
Dukungan keluarga, menurut dia, juga diperlukan agar anak tetap melanjutkan sekolah dan tidak hanya mempertimbangkan penghasilan jangka pendek.
“Ini yang harus kita kerjakan segera, toh mereka tidak akan jadi kuli tambang seterusnya, mereka butuh perbaikan kualitas hidup mereka,” jelasnya. (*)
