Jember,- Persoalan banjir dan tingginya angka kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah di Kabupaten Jember.
Untuk menangani isu tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember membentuk dua satuan tugas (satgas) yang fokus untuk persoalan infrastruktur dan tata ruang, serta pengentasan kemiskinan, stunting, dan angka kematian ibu dan bayi (AKI-AKB).
Bupati Jember Muhammad Fawait, mengatakan, Pembentukan Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang dilakukan menyusul masih berulangnya banjir di sejumlah wilayah Jember saat musim hujan.
Menurutnya, penanganan banjir tidak dapat dibebankan pada satu organisasi perangkat daerah (OPD) saja.
“Masalah banjir di Jember tidak bisa diselesaikan secara parsial. Banyak kewenangan yang saling terkait, sehingga perlu kerja lintas sektor dan menghilangkan ego sektoral,” kata Fawait, Sabtu (31/1/26).
Ia menjelaskan, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan penyebab banjir di Jember berbeda-beda di tiap lokasi.
Salah satunya adalah kondisi saluran air dan gorong-gorong yang tidak lagi memadai atau kurang terawat.
Selain itu, curah hujan tinggi di beberapa kawasan menyebabkan debit air melampaui kapasitas drainase yang tersedia.
Masalah lain yang dinilai krusial adalah pembangunan perumahan di kawasan bantaran sungai. Fawait menyoroti adanya bangunan yang berdiri di area sempadan sungai, bahkan telah memiliki sertifikat.
“Kalau perumahan dibangun di bantaran sungai, sebaik apa pun drainasenya tetap akan banjir. Ini persoalan tata ruang yang harus diselesaikan,” ujarnya.
Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang nantinya bertugas memetakan kewenangan jalan dan saluran, mengingat aset infrastruktur di Jember dimiliki oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa, hingga BUMN.
Fawait juga menegaskan, tidak menutup kemungkinan langkah hukum ditempuh jika ditemukan pelanggaran tata ruang.
“Jika ada kesalahan tata ruang yang berdampak serius, tentu ada konsekuensi hukum, termasuk relokasi. Keselamatan warga harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Satgas ini dipimpin Kepala Bapenda Jember, Achmad Imam Fauzi.
Sementara itu, Satgas Pengentasan Kemiskinan, Stunting, serta AKI-AKB dibentuk untuk merespons tingginya angka kemiskinan di Jember.
Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, Jember tercatat memiliki tingkat kemiskinan absolut dan kemiskinan ekstrem yang masih tinggi di Jawa Timur.
“Masalah kemiskinan tidak bisa diserahkan hanya ke satu OPD. Ini persoalan struktural yang membutuhkan pendekatan kolaboratif,” kata Fawait.
Ia menyebut, kemiskinan memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan stunting serta AKI-AKB. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara terintegrasi, termasuk dengan melibatkan sektor kesehatan dan sosial.
Satgas ini dipimpin Kepala Dinas Sosial Jember yang juga menjabat sebagai Pj Sekda, Akhmad Helmi Luqman, dengan dukungan sekitar 1.200 tenaga kesehatan yang akan diterjunkan ke lapangan.
Beberapa program awal yang direncanakan antara lain pemeriksaan kesehatan langsung ke rumah warga, khususnya penderita penyakit kronis dan penyandang disabilitas. Program tersebut dijadwalkan mulai berjalan pertengahan Februari 2026. (*)
