Probolinggo,- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo menggelar Musyawarah Daerah (Musda) IV, Sabtu (6/12/25). Kegiatan tersebut digelar di auditorium Madakaripura kantor Bupati Probolinggo.
Sekretaris MUI Jawa Timur, M. Hasan Ubaidillah menegaskan dua mandat utama yang melekat pada MUI. Pertama, sebagai khodimul ummah atau pelayan umat.
Ia menekankan bahwa pelayanan itu tidak boleh hanya bersifat administratif dan formalitas, tetapi harus hadir secara nyata di tengah masyarakat.
“Ketika ada persoalan di masyarakat, MUI harus hadir langsung untuk membantu menyelesaikannya. Pelayanan itu harus konkret,” kata Ubaid.
Kedua adalah MUI sebagai shodiqul hukumah atau mitra strategis pemerintah. Menurutnya, kemitraan antara ulama dan pemerintah daerah merupakan faktor penting untuk menjaga stabilitas sosial dan memperkuat pembangunan yang berorientasi pada kepentingan umat.
“Apalagi Probolinggo ini umara’ (pemerintah, red) nya juga ulama, Gus Haris (Bupati Probolinggo, red) ini kan dari pesantren,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum MUI Kabupaten Probolinggo, KH. Abdul Wasik Hannan mengatakan, sinergi antara ulama dan pemerintah memang menjadi kebutuhan dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia menyebut, ulama berkewajiban menjadi penjaga akidah dan moral umat, sementara umara memiliki tanggung jawab dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan publik yang menyejahterakan masyarakat.
“Ulama dan umara tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Ulama mengawal akidah, umara menjalankan amanah kekuasaan. Keduanya harus saling mendukung demi kemaslahatan bersama,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Probolinggo, dr. Mohamad Haris atau Gus Haris mengapresiasi pelaksanaan Musda IV MUI Kabupaten Probolinggo. Menurutnya, MUI bukan hanya sekedar mitra pemerintah, tetapi telah menjadi bagian dari keluarga besar pemerintah daerah.
Ia menegaskan, pembangunan daerah tidak mungkin berhasil jika dilakukan oleh satu pihak. Kolaborasi dan komunikasi antara pemerintah dan para ulama menjadi kunci untuk menciptakan kebijakan yang tepat sasaran.
“Membangun Probolinggo harus dilakukan bersama-sama. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa masukan dari para ulama. Karena itu, MUI memiliki peran yang strategis,” ujar Gus Haris.
Gus Haris menyampaikan komitmennya terhadap keterbukaan. Ia mengaku siap menerima kritik pun teguran konstruktif dari MUI, untuk memastikan kebijakan daerah berjalan di jalur yang benar.
“Kalau ada yang kurang tepat dari kebijakan kami, saya harap agar MUI menegur. Itu penting untuk kebaikan bersama,” wanti Gus Haris. (*)
