Menu

Mode Gelap
Pusat Kreativitas Anak Muda Segera Hadir di Kabupaten Pasuruan Pemprov Jatim Gelontorkan Anggaran Rp 9 Miliar Bangun Bronjong di Probolinggo Senator Ning Lia Dukung Program Kuliah Gratis Pemkab Probolinggo, Dorong Perlakuan Khusus bagi Difabel DPRD Desak Dinas Pariwisata Lumajang Segera Intervensi dan Perbaiki Manajemen Air Terjun Tumpak Sewu Joss! Atlet Taekwondo Probolinggo Sumbang Medali di Porprov Jatim IX Tata Ulang Kota, Pemkot Probolinggo Mulai Bongkar Bedak GOR A. Yani

Pemerintahan · 22 Jun 2025 09:20 WIB

DPRD Desak Dinas Pariwisata Lumajang Segera Intervensi dan Perbaiki Manajemen Air Terjun Tumpak Sewu


					Istimewa. Perbesar

Istimewa.

Lumajang, – Pembangunan jalan akses baru yang menghubungkan Tumpak Sewu II ke Tumpak Sewu I membawa dampak serius bagi para ojek tradisional.

Sebab, dengan adanya jalan akses baru, wisatawan tidak lagi menggunakan jasa ojek, melainkan langsung berjalan kaki lewat jalur baru tersebut, membuat pendapatan ojek tradisional menurun drastis.

Yono, warga Desa Sidomulyo, merasa disabotase karena pendapatan dari jasa ojek sudah nyaris hilang.

“Dulu, wisatawan yang parkir selalu menggunakan ojek untuk turun dan kembali ke lokasi parkir, sehingga para ojek mendapatkan penghasilan yang cukup,” kata Yono, Minggu (22/6/25).

Menanggapi hal itu, anggota Komisi B DPRD, Junaidi menegaskan, bahwa fenomena ini sudah berlangsung lama.

“Ini terjadi sudah untuk ojek-ojekan. Dulu, dari parkir langsung turun pakai ojek dan pulang juga pakai ojek. Sekarang ada jalan akses baru dari Tumpak Sewu II ke Tumpak Sewu I, sehingga setelah parkir mereka langsung turun lewat situ tanpa menggunakan ojek,” ujarnya.

Akibatnya, para ojek kehilangan pendapatan yang selama ini menjadi sumber hidup mereka.

Lebih parah lagi, Junaidi menyebutkan, adanya indikasi sabotase yang dilakukan oleh oknum tertentu.

“Kadang-kadang ada sedikit sabotase, misalnya wisatawan dilewatkan jalur Malang yang lebih jauh, sehingga merugikan ojek tradisional,” tambahnya.

Kata dia, kondisi ini menciptakan ketegangan dan ketidakpastian ekonomi bagi para pengemudi ojek yang selama ini menjadi bagian penting dalam ekosistem pariwisata Tumpak Sewu.

Fenomena ini bukan hanya soal kehilangan pendapatan, tetapi juga mencerminkan lemahnya koordinasi dan pengelolaan pariwisata yang inklusif.

“Makanya pendampingan Dinas Pariwisata harus dikuatkan,” katanya.

Lebih lanjut ia menegaskan, perlunya intervensi pemerintah yang lebih serius, terutama dari Dinas Pariwisata dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Pendampingan dan penguatan BUMDes harus dilakukan agar pengelolaan jasa ojek bisa lebih sehat, terorganisir, dan berkelanjutan, sehingga tidak terjadi konflik dan kerugian ekonomi yang berkepanjangan,” pungkasnya. (*)


Editor: Ikhsan Mahmudi

Publisher: Keyra


Artikel ini telah dibaca 27 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Pusat Kreativitas Anak Muda Segera Hadir di Kabupaten Pasuruan

22 Juni 2025 - 18:24 WIB

Pemprov Jatim Gelontorkan Anggaran Rp 9 Miliar Bangun Bronjong di Probolinggo

22 Juni 2025 - 17:54 WIB

Bupati Lumajang Kritik Selokambang Tetap Kotor

20 Juni 2025 - 13:01 WIB

Penahanan Ijazah Karyawan Jadi SOP di Koperasi Lumajang, Bupati Indah Minta Segera Dikembalikan

20 Juni 2025 - 10:52 WIB

Gerbong Mutasi Perdana era Gus Fawait Bergulir, 20 Pejabat Eselon II Digeser

20 Juni 2025 - 08:34 WIB

Pemkab Jember Siapkan 8 Ribu Kuota Beasiswa Kuliah, Termasuk Biaya Hidup

19 Juni 2025 - 18:48 WIB

Susuri Sungai Gembong, Wali Kota Pasuruan Lakukan Analisis Potensi dan Permasalahan Lingkungan

19 Juni 2025 - 18:16 WIB

Kunjungan Wisata Meningkat, Pemkab Pasuruan Genjot Target PAD Wisata

19 Juni 2025 - 17:52 WIB

Tumpak Sewu: Satu Objek Wisata, Dua Tarif Masuk Berbeda

19 Juni 2025 - 13:30 WIB

Trending di Pemerintahan