Menu

Mode Gelap
Bupati Lumajang Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri Dari Sejarah Ki Hajar Dewantara, Bupati Lumajang Dorong Revitalisasi Pendidikan untuk Tingkatkan SDM Perjuangan Nenek Satumi, 95 Tahun, Mewujudkan Impian Haji Temuan Ladang Ganja di TNBTS Mencoreng Destinasi Wisata Bupati Lumajang Tegaskan Larangan Tahan Ijazah dan Wajib Patuhi UMK Ditengah Efisiensi, Pemkot Probolinggo Digerojok Anggaran Rp40 Miliar untuk Perbaiki Infrastruktur

Sosial · 24 Mar 2025 20:53 WIB

Solidaritas Jember Melawan, Mahasiswa Turun Jalan Tolak Revisi UU TNI


					UNJUK RASA: Ratusan mahasiswa berdemo di depan gedung DPRD Jember untuk menolak Revisi UU TNI. (foto: M. Abd. Rozak Mubarok). Perbesar

UNJUK RASA: Ratusan mahasiswa berdemo di depan gedung DPRD Jember untuk menolak Revisi UU TNI. (foto: M. Abd. Rozak Mubarok).

Jember,- Aksi penolakan terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menggema di sejumlah daerah di tanah air, tak terkecuali di Kabupaten Jember.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aksi ‘Solidaritas Jember Melawan’, berunjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, pada Senin, (24/3/25).

Aksi ini merupakan reaksi terhadap disahkannya revisi UU TNI dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis, (20/3/25).

Dimulai dari area Universitas Jember, aksi tersebut berlangsung semarak dan penuh antusias. Para mahasiswa berbaris menuju kantor DPRD Jember, sambil membawa spanduk dan berorasi menyampaikan uneg-unegnya.

Mereka mengaku khawatir akan kembalinya dwifungsi ABRI, yang dapat berdampak buruk terhadap partisipasi publik dalam proses legislasi.

Salah satu orator menegaskan dengan lantang, bahwa pentingnya menjaga supremasi sipil dan mengingatkan bahwa suara rakyat harus diutamakan dalam setiap kebijakan yang diambil.

“Revisi UU TNI bisa membuka pintu bagi kembalinya dominasi militer dalam politik, yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip reformasi 1998,” tegasnya.

Dalam pernyataan resmi mereka, mahasiswa menuntut agar revisi UU TNI ditangguhkan, dengan beberapa poin utama yang disoroti.

Termasuk penarikan prajurit aktif TNI dari jabatan sipil dan penghapusan sistem komando teritorial yang dianggap melanggar prinsip-prinsip demokrasi.

Selain itu, massa juga menyerukan kepada pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan memastikan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan.

Aksi ini, menurut mahasiswa, mencerminkan semangat para tunas bangsa dalam mempertahankan nilai-nilai demokrasi yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade.

Mereka juga menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus mencerminkan aspirasi rakyat dan tidak mengabaikan hak-hak sipil.

“Ini menunjukkan bahwa suara mahasiswa masih memiliki peran penting dalam menjaga dan mengawal perjalanan demokrasi di Indonesia,” teriak salah seorang orator dengan lantang. (*)

 

 


Editor: Mohammad S
Publisher: Keyra


 

Artikel ini telah dibaca 86 kali

Baca Lainnya

Hari Buruh Internasional, Mahasiswa dan Pekerja Lurug Gedung DPRD Jember

1 Mei 2025 - 19:16 WIB

Peringati Hari Buruh, Pemkab Probolinggo Ajak Serikat Pekerja dan Pengusaha Perkuat Kolaborasi

1 Mei 2025 - 16:43 WIB

Kemenag Lumajang Prioritaskan Keselamatan dan Kenyamanan Jamaah Haji Lansia

1 Mei 2025 - 15:40 WIB

KAI Daop 9 Jember Persempit Perlintasan JPL 09, Hanya Boleh Dilalui Kendaraan Bermotor

1 Mei 2025 - 14:02 WIB

Unjuk Kemesraan, Bupati dan Wakil Bupati Jember Kompak Hadiri Milad PKS

28 April 2025 - 19:45 WIB

Sambangi MUI, Forum Peduli Akhlaq Desak Para Pemabuk di SGM Kraksaan Ditindak Tegas

28 April 2025 - 19:29 WIB

Nikah Dini di Lumajang Terancam Tak Dapat Bansos

28 April 2025 - 15:35 WIB

Gelar Halal Bihalal, IKA PMII UNZAH Genggong Rajut Harmoni Alumni

27 April 2025 - 21:22 WIB

Bantuan Anak Yatim di Lumajang: Proses Pengajuan dan Persyaratan Harus Jelas

27 April 2025 - 09:29 WIB

Trending di Sosial