Probolinggo,- Panitia Kerja (Panja) Pupuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo menyebut sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) semrawut.
Ketua Panja Pupuk DPRD Kabupaten Probolinggo, Muchlis mengatakan, banyak data di e-RDKK yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Alhasil, banyak petani yang seharusnya menerima pupuk subsidi, justru tidak terdata di e-RDKK.
Sebaliknya, banyak warga yatng bukan petani, justru masuk dalam data e-RDKK, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI-Polri.
“Sangat carut-marut RDKK ini, banyak petani yang layak menerima, justru tidak terdata,” kata Muchlis, Kamis (20/2/25).
Berdasarkan temuannya, banyak petani yang biasanya masuk dalam e-RDKK, kini namanya hilang. Padahal, di tahun-tahun sebelumnya, petani selalu mendapatkan jatah pupuk subsidi.
“Tahun 2023-2024 namanya ada, tapi sekarang hilang. Petani ngiranya kios yang menghilangkan, kios pun juga bingung kok bisa hilang,” ujar dia.
Terkait hal ini, ia akan memanggil dinas pertanian selaku pihak yang bertugas melakukan pendataan e-RDKK. Tujuannya, terdapat perbaikan yang bisa membuat petani terakomodir dalam e-RDKK.
“Kami akan dudukkan persoalan ini dengan dinas pertanian,” ucapnya.
Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Probolinggo, Arif Kurniadi mengaku, ia selalu siap memberikan keterangan jika memang dibutuhkan.
Sebab, ia meyakini pendataan e-RDKK yang selama ini dilakukan sudah sesuai dengan regulasi yang ada.
“Sebelumnya sudah pernah kami sampaikan ke Panja, tapi jika memang dibutuhkan (penjelasan, red) kembali, kami siap,” paparnya. (*)
Editor: Mohammad S
Publisher: Keyra
