Menu

Mode Gelap
Ratusan Fotografer Serbu Safari Prigen, Buru Momen Satwa Terbaik Portal Jalan Tambakrejo–Lumbang Ditata Ulang, Mobil Damkar Jadi Tolak Ukur Di Kota Probolinggo, Bayi Perempuan Ditemukan di Teras Rumah, Dilengkapi Surat Wasiat Stok BBM di Jember Kini Normal, Mobilitas Masyarakat Kembali Lancar Pemkot Probolinggo Batalkan Rencana Bangun SMPN di Wilayah Barat, Disdikbud Beberkan Alasan Mengenal Roisatul Muttaqin Alalloh, Dara Cantik asal Jorongan Probolinggo yang Wakili Indonesia di 3 Negara

Pemerintahan · 8 Sep 2024 10:58 WIB

Pemkab Lumajang Perkuat Layanan Publik Berbasis Digital


					Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lumajang, Mustaqim menegaskan pentingnya digitalisasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Perbesar

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lumajang, Mustaqim menegaskan pentingnya digitalisasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

Lumajang, – Untuk meraih kesuksesan transformasi digital dan administrasi pemerintahan bergantung pada digital leadership dalam mengawal perubahan dan pemanfaatan teknologi secara cepat.

Di era serba digital ini, seorang pemimpin harus berkomitmen dan mudah beradaptasi dengan ide-ide baru serta memiliki keingintahuan intelektual.

Untuk itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lumajang, Mustaqim menegaskan, pentingnya digitalisasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

“Kami di Diskominfo berkomitmen penuh untuk mendorong digitalisasi, khususnya dalam transaksi keuangan daerah. Langkah ini sangat penting agar potensi PAD dapat dimaksimalkan dan pengelolaan keuangan menjadi lebih efisien dan transparan,” katanya saat dikonfirmasi, Minggu (8/9/24).

Menurutnya, percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan kunci untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan,” ungkapnya.

Saat ini, digitalisasi Lumajang tidak hanya akan berfokus pada transaksi keuangan, tetapi juga mencakup sektor-sektor lain yang berpotensi mendongkrak pendapatan pemerintah daerah.

“Kami berharap, dengan dukungan penuh dari seluruh perangkat daerah, digitalisasi akan membawa Lumajang ke arah yang lebih maju, baik dalam hal pengelolaan keuangan maupun pelayanan publik,” ujarnya.

Peningkatan skor Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Lumajang, yang kini mencapai 94 poin, menjadi salah satu indikator keberhasilan awal transformasi digital tersebut.

“Skor ini menandai kemajuan dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien,” terangnya.

Ia melanjutkan, langkah yang akan dilakukan bukan hanya soal meningkatkan angka, tetapi tentang menciptakan ekosistem keuangan daerah yang lebih modern dan terpercaya.

“Kami optimis, ke depan, transformasi ini akan semakin memperkuat posisi Lumajang sebagai daerah yang unggul dalam penerapan teknologi digital di bidang keuangan pemerintahan,” pungkasnya. (*)

 


Editor: Ikhsan Mahmudi

Publisher: Keyra


Artikel ini telah dibaca 92 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Pemkot Probolinggo Batalkan Rencana Bangun SMPN di Wilayah Barat, Disdikbud Beberkan Alasan

2 Agustus 2025 - 05:41 WIB

Bupati Tersentuh Nasib Lansia Tinggal di Rumah Tidak Layak di Kunir

1 Agustus 2025 - 20:37 WIB

Gubernur Khofifah Tinjau Sekolah Rakyat Terpadu di Jember, ini Pesannya

31 Juli 2025 - 21:54 WIB

Gubernur Khofifah Sebut Gangguan Jalur Laut dan Darat Hambat Distribusi BBM ke Jember

31 Juli 2025 - 16:32 WIB

Warga Terjebak Banjir Lahar, Pemkab Lumajang Ajukan Normalisasi Sungai Regoyo

31 Juli 2025 - 14:50 WIB

Sekda Memasuki Masa Pensiun, Pemkot Probolinggo Segera Buka Seleksi Terbuka

29 Juli 2025 - 19:55 WIB

Tiga Tahun Mangkrak, Pembangunan Gedung Inspektorat Kota Probolinggo Kembali Dilanjutkan

29 Juli 2025 - 18:05 WIB

Antrean BBM di Lumajang Meningkat Drastis, Bupati Pastikan Stok Aman

29 Juli 2025 - 14:44 WIB

Dampak Kelangkaan BBM, Pemkab Jember Terapkan Belajar dan Kerja dari Rumah

29 Juli 2025 - 11:52 WIB

Trending di Pemerintahan