Probolinggo,- Bawaslu Kota Probolinggo mengimbau kendaraan umum (pelat kuning) untuk tidak dipasang Alat Peraga Kampanye (AKP).
Setelah berkoordinasi, Dishub Kota Probolinggo telah berkirim surat kepada Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Asosiasi Angkot Probolinggo (ASAP) terkait aturan tersebut.
Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, Johan Dwi Angga mengatakan, telah berkoordinasi dengan Dishub terkait aturan serta adanya angkutan umum yang beroperasi di Kota Probolinggo yang terpasang APK caleg.
“Jadi, kami telah berkoordinasi dengan Dishub Kota Probolinggo terkait hal ini. Nantinya Dishub akan menindaklanjuti dan berkoordinasi berkoordinasi baik dengan asosiasi sopir angkot serta Organda,” ujar Johan, Sabtu (23/12/2023).
Sementara, Kepala Dishub Kota Probolinggo, Agus Effendi mengatakan, sudah mengirimkan surat kepada Organda serta ASAP terkait regulasi ini.
“Setelah adanya regulasi tentang larangan APK di angkutan umum, kami langsung berkoordinasi dengan Bawaslu, yang kemudian berkirim surat ke ASAP dan Organda. Namun demikian, kami tidak memiliki wewenang untuk penertiban seperti Bawaslu dan Satpol PP,” ujarnya.
Terkait hal ini, Ketua Organda Probolinggo, Tommy Wahyu Prakoso mengatakan, Organda tidak melarang terkait pemasangan APK di angkutan umum, karena tidak diatur dalam PKPU.
“Karena tidak diatur dalam PKPU, maka Organda sendiri tidak melarang APK dipasang di kendaraan umum,” ujarnya. (*)
Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Moch. Rochim
