PANTURA7.com | Beritanya Nyata! Beritanya Nyata
Related Articles
Pajarakan,- Dewan Pengurus Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Probolinggo audiensi dengan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Kamis (2/6/2022).
Tak hanya dengan wakil rakyat, di forum tersebut DPC HKTI Kabupaten Probolinggo juga berdialog dengan sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.
Sejumlah OPD yang hadir diantaranya Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP), Dinas Pertanian dan Bidang Peternakan, hingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Probolinggo.
Wakil Ketua DPC HKTI Kabupaten Probolinggo, Ahmad Samsul Askandar mengatakan, ada 4 poin yang disampaikannya ke dewan. Empat poin tersebut meliputi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), kelangkaan pupuk, harga porang yang rendah dan daya saing bawang merah.
“Alhamdulillah, dewan dan OPD merespon cepat bahkan akan melakukan inspeksi mendadak untuk plasi bawang. Kalau permasalahan PMK, hari ini langsung Forkompinda mendatangi Kecamatan Krucil,” kata Gus An, begitu ia disapa.
Gus An menambahkan, penyampaian aspirasi petani kepada dewan ini didasarkan atas fakta bahwa 86 persen masyarakat di Kabupaten Probolinggo merupakan petani. Oleh karenanya, nasib masyarakat mayoritas harus benar-benar diperjuangkan.
“Kami menganggap 4 point tersebut sangat perlu untuk diperjuangkan, sehingga hari ini kami perjuangkan. InshaAllah HKTI akan terus mengawal demi kesejahteraan petani di Kabupaten Probolinggo,” ungkap dia.
Ketua DPC HKTI Kabupaten Probolinggo, Gus Muhammad Haris Damanhuri Romly berharap, pemerintah daerah benar-benar bisa mengambil sikap cepat guna mengatasi permasalahan para petani yang disampaikan dalam audiensi di gedung parlemen tersebut.
“Jadi penyebaran virus PMK, kelangkaan pupuk, harga jual porang yang anjlok serta daya saing bawang merah yang rendah, saat ini menjadi problem yang harus segera dicarikan solusinya oleh pemerintah daerah,” sebut Gus Haris.
Sementara itu di lokasi yang sama, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Probolinggo, Wahid Nurrahman mendorong pemerintah daerah segera melakukan vaksinasi hewan guna mencegah penyebaran PMK.
“Segera lakukan vaksinasi terhadap hewan ternak, toh pimpinan dewan dan eksekutif (Pemkab Probolinggo) juga telah menyepakati untuk penggunaan DTT (Dana Tidak Terduha) untuk mengatasi wabah ini,” ujar Wahid.
Tak hanya soal PMK, Wahid juga mendorong agar plasi bawang merah turun dari 15 menjadi 10 persen. “Porang kami upayakan bisa bekerjasama dengan pabrikan agar petani dapat kontrak pendampingam mulai pemilihan bibit, teknik menanam, pengobatan dan pasca panen,” urainya. (*)
Editor : Efendi Muhammad
Publisher : Zainul Hasan R
