Menu

Mode Gelap
Gubernur dan TNI Resmi Memulai Rutilahu Jatim dari Probolinggo Kades Akan Evaluasi Karnaval Sound Horeg Pasca Penonton Meninggal Marsda Fajar Adriyanto Dimakamkan di Probolinggo Kematian Mendadak di Tengah Karnaval Sound Horeg Lumajang, Ini Kata Dokter Yessika Bendera Fiksi Merebak Jelang 17 Agustus, Sekda: Jangan Gantikan Simbol Negara! Sungai Diubah Jadi Daratan, Lahan Negara 9.600 Meter Persegi di Lumajang Hilang

Pemerintahan · 8 Des 2021 18:42 WIB

Pilkades Banyak Polemik, DPRD Anggap Hal Wajar


					Pilkades Banyak Polemik, DPRD Anggap Hal Wajar Perbesar

KRAKSAAN,- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo menganggap Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Februari mendatang digelar terlalu dini. Sehingga banyak polemik bermunculan pada pilakdes kali ini sudah hal wajar.

Sekretaris Komisi I DPRD setempat, Joko Wahyudi mengatakan, pilkades ini seharusnya digelar pada April 2022 mendatang. Oleh sebab itu, pihaknya menganggap wajar jika banyak persoalan yang muncul pada setiap tahapan pilkades tahap II ini.

“Logikanya, dari awal tahapannya dimulai. Pilkades ini seharusnya digelar pada April. Tapi karena ada beberapa yang berkepentingan untuk melaksanakan pilkades secara cepat, sehingga pilkades juga digelar secara cepat,” katanya, Rabu (8/12/2021).

Kondisi tersebut, lanjut Joko, menyebabkan kesiapan dari panitia pilkades tingkat Kabupaten hingga desa kurang maksimal. Sehingga, banyak bacakades melakukan protes, baik itu dengan cara demonstrasi maupun dengan mengadu kepada pihaknya (hearing).

“Vaksin yang menjadi syarat bacakades mendaftar ini sempat dibahas di DPR saat ada audiensi. Bahkan, gara-gara vaksin ini juga ada demo dan beberapa pembahasan lainnya yang ditentang selain vaksin, seperti pajak bagi para kades incumbent,” ujar Joko.

Selain kerapkali menerima aduan dari masyarkat, sambung Joko, pihaknya juga sudah berupaya membantu pemerintah dalam melaksanakan pilkades kali ini. Sejumlah usulan yang dimunculkan pihaknya juga dilaksanakan oleh pihak panitia.

“Seperti perpoinan itu kan sudah berubah, kalau dulu kan sama, baik kades maupun perangkat itu poinnya sama, karena sama-sama aktif di dunia pemerintahan. Sekarang beda, poinnya lebih bagus kades nol koma sekian,” ungkap Joko.

Joko pun berharap, kondisi ini dapat dimaklumi oleh semua pihak. Pasalnya, kata dia, sejak awal tahapannya dimulai, penyelenggaraan pilkades kali ini memang dinilainya terlalu cepat.

“Jadi wajar kondisinya begini. Tapi mari jaga bersama-sama kondusivitas Probolinggo ini. Karena setiap persoalan tentu ada jalan keluarnya, ambil hikmahnya saja,” tuturnya. (*)


Editor : Ikhsan Mahmudi
Publisher : Albafillah

Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Gubernur dan TNI Resmi Memulai Rutilahu Jatim dari Probolinggo

4 Agustus 2025 - 17:24 WIB

Bendera Fiksi Merebak Jelang 17 Agustus, Sekda: Jangan Gantikan Simbol Negara!

4 Agustus 2025 - 14:55 WIB

Sungai Diubah Jadi Daratan, Lahan Negara 9.600 Meter Persegi di Lumajang Hilang

4 Agustus 2025 - 11:47 WIB

Karnaval Berujung Maut, Bupati Lumajang Akan Evaluasi Sound Horeg

4 Agustus 2025 - 10:54 WIB

Pemkot Probolinggo Batalkan Rencana Bangun SMPN di Wilayah Barat, Disdikbud Beberkan Alasan

2 Agustus 2025 - 05:41 WIB

Bupati Tersentuh Nasib Lansia Tinggal di Rumah Tidak Layak di Kunir

1 Agustus 2025 - 20:37 WIB

Gubernur Khofifah Tinjau Sekolah Rakyat Terpadu di Jember, ini Pesannya

31 Juli 2025 - 21:54 WIB

Gubernur Khofifah Sebut Gangguan Jalur Laut dan Darat Hambat Distribusi BBM ke Jember

31 Juli 2025 - 16:32 WIB

Warga Terjebak Banjir Lahar, Pemkab Lumajang Ajukan Normalisasi Sungai Regoyo

31 Juli 2025 - 14:50 WIB

Trending di Pemerintahan