Menu

Mode Gelap
Diduga Gelapkan 3 Mobil, Kades Karangpandan Ditangkap Saat Tidur di Masjid Kekeringan, Petani Tunjungrejo Lumajang Terancam Gagal Panen Cetak Pendakwah Andal, LDNU Kraksaan Bakal Gelar Festival Da’i Muda 2025 Tunarungu di Jember Minta Akses Layanan Publik dan Pekerjaan Layak Naik Motor Bawa Rumput, Warga Lekok Tewas di Jalur Pantura Grati Pemprov Jatim Terbitkan SE Pengibaran Bendera Merah Putih

Pemerintahan · 8 Nov 2021 15:28 WIB

Warga Dringu Demo, Tolak Bukhari sebagai Bacakades


					Warga Dringu Demo, Tolak Bukhari sebagai Bacakades Perbesar

Probolinggo,- Puluhan warga Desa Dringu menggelar demonstrasi di kantor Camat Dringu, Kabupaten Probolinggo, Senin (8/11/2022). Mereka menuntut agar bakal calon kepala desa (bacakades) Dringu, yang juga calon petahana (incumbent) tidak direkomendasi sebagai bacakades.

Dengan menggunakan dua kendaraan roda 4 dan puluhan motor, warga Desa Dringu ini mendatangi kantor Camat Dringu. Mereka kemudian berorasi, yang intinya meminta Bukhari, untuk tidak direkomendasi sebagai bacakades.

Setelah orasi, sejumlah perwakilan pendemo melakukan pertemuan dengan muspika Dringu dan sejumlah kepada organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Mediasi itu juga diikuti Kepala Inspektorat Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo, Camat Dringu Ulfiningtyas, dan perwakilan Polres Probolinggo.

Salah satu perwakilan pendemo, Solehudin mengatakan, mantan kades Bukhari kerap melakukan pelanggaran. Baik itu pelayanan, maupun proyek fisik pembangunan desa.

“Terkait pelanggaran ini, kami sebagai perwakilan warga Dringu meminta kecamatan dan Inspektorat agar Bukhari, tidak di beri rekomendasi sebagai bakacakades,” ujarnya.

Selain itu, aksi demo yang dilakukan puluhan warga Dringu ini, tidak bertujuan untuk menjegal salah satu calon. Melainkan agar masyarakat dapat menjadi calon kepala desa sesuai aturan.

“Kami menginginkan kepala desa yang dapat mengayomi masyarakat, karena kepala desa ini dipilih oleh masyarakat, dan untuk masyarakat,” imbuh Solehudin.

Terkait sejumlah pelanggaran tersebut, Kepala Inspektorat, Tutug Edi Utomo mengaku, berterima kasih atas sejumlah laporan warga. Laporan tersebut akan dikroscek dan ditindaklanjuti.

“Karena keterbatasan, Inspektorat tidak bisa melakukan pemeriksaan di setiap desa terkait pelanggaran, yang terjadi. Namun demikian, apa yang disampaikan oleh warga Dringu akan kami pelajari, dan satu temuan akan kita tindak lanjuti,” ujarnya.

Sementara itu, mantan kades Dringu Bukhari, menyayangkan aksi massa itu. Sebab, menurutnya, orang-orang yang terlibat aksi justru tidak berasal dari desanya.

“Korlap aksi dan sekretaris bukan warga Desa Dringu atau Desa Randuputih,” tulisnya via jaringan pribadi WhatsApp (WA).

Bukhari memastikan tidak akan tinggal diam dengan aksi tersebut. Ia berencana melaporkan sejumlah pihak yang terlibat aksi ke Aparat Penegak Hukum (APH).

“Karena setelah kita pelajari bersama tim kuasa hukum, ada perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE,” pungkasnya. (*)

 


Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Albafillah

Artikel ini telah dibaca 9 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Tunarungu di Jember Minta Akses Layanan Publik dan Pekerjaan Layak

4 Agustus 2025 - 19:25 WIB

Pemprov Jatim Terbitkan SE Pengibaran Bendera Merah Putih

4 Agustus 2025 - 18:33 WIB

Gubernur dan TNI Resmi Memulai Rutilahu Jatim dari Probolinggo

4 Agustus 2025 - 17:24 WIB

Bendera Fiksi Merebak Jelang 17 Agustus, Sekda: Jangan Gantikan Simbol Negara!

4 Agustus 2025 - 14:55 WIB

Sungai Diubah Jadi Daratan, Lahan Negara 9.600 Meter Persegi di Lumajang Hilang

4 Agustus 2025 - 11:47 WIB

Karnaval Berujung Maut, Bupati Lumajang Akan Evaluasi Sound Horeg

4 Agustus 2025 - 10:54 WIB

Pemkot Probolinggo Batalkan Rencana Bangun SMPN di Wilayah Barat, Disdikbud Beberkan Alasan

2 Agustus 2025 - 05:41 WIB

Bupati Tersentuh Nasib Lansia Tinggal di Rumah Tidak Layak di Kunir

1 Agustus 2025 - 20:37 WIB

Gubernur Khofifah Tinjau Sekolah Rakyat Terpadu di Jember, ini Pesannya

31 Juli 2025 - 21:54 WIB

Trending di Pemerintahan