PROBOLINGGO-PANTURA7.com, Sedikitnya 30 warga terdampak tol Pasuruan-Probolinggo (Paspro) mendatang kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo, Jum’at (10/11/2017) siang. Warga asal Desa Muneng Leres, Kecamatan Sumberasih ini, hendak mengadu soal tanahnya dalam proyek tol Paspro.
Di gedung dewan, mereka ditemui Wakil Ketua DPRD M. Yasin, Ketua Komisi C Andi Suryanto, Ketua Komisi D Lukman Hakim, dan anggota komisi lainnya. Perwakilan massa yang didampingi anggota DPR RI A. Malik Haramain, kemudian berdialog di ruang Ketua DPRD
Abdul Wahid, salah satu perwakilan warga mengaku, lahan miliknya yang terdampak tol merupakan tempat usaha dan tempat tinggal. Namun yang dibeli pelaksana tol hanya bangunan bagian depan saja. Praktis sisa bangunan miliknya tak memiliki akses jalan, sehingga tidak dapat dimanfaatkan.
“Selain pembeliannya sepihak, Harga tanah saya dihargai Rp 650 ribu permeter persegi, padahal yang lain Rp 1 juta. Dari tanah seluas 280 meter yang saya miliki, yang dibeli hanya 61 meter persegi. Harganya Rp 197 juta,” bebernya.
Pembangunan tol trans jawa itu, menurut Wahid, juga tanpa sosialisasi. Ia mengklaim tak pernah diajak bicara, tapi langsung diputuskan harga nya. “Saya rugi. Kami diberikan waktu permohonan pengajuan ulang, ternyata gak disurvei sampai sekarang. Saya merasa ditipu,” tandasnya.
Pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo saat menerima aduan warga terdampak Tol Paspro.
Sementara Wakil Ketua DPRD, M. Yasin, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti dan menampung semua aspirasi warga. Dalam waktu dekat, DRPD Kabupaten Probolinggo akan memanggil PT. Waskita Karya selaku kontraktor proyek atau PPK Kementerian PUPR.
“Terus terang, sejak awal hingga kini pembangunan tol Paspro tidak pernah melibatkan kami, sehingga ketika ada pengaduan kami agak terkejut. Tetapi kami akan tindaklanjuti agar tidak sepihak, mungkin kita akan panggil kontraktor maupun PPK-nya,” tutur politisi asal Besuk ini. (em/arf).
Tinggalkan Balasan