Probolinggo,– Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo, Muhammad Al Fatih, meninjau langsung kondisi Kali Afur Banger yang berada di Desa Opo-Opo, Kecamatan Krejengan, Kamis (29/1/26) siang.
Kunjungan dilakukan untuk memastikan kesiapan sebelum pelaksanaan normalisasi sungai yang selama ini menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di wilayah tersebut.
Dalam peninjauan itu, Gus Fatih, sapaanya, didampingi oleh petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo. Menurutnya, pengecekan lapangan penting dilakukan agar proses normalisasi dapat berjalan sesuai rencana dan tidak menemui kendala di kemudian hari.
“Kami bersama BPBD melihat langsung persiapan normalisasi sungai. Perlu diketahui, normalisasi Kali Afur Banger ini menjadi kewenangan UPT Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, karena memang sungai ini berada dalam tanggung jawab pemerintah provinsi,” kata Gus Fatih.
Ia menjelaskan, berdasarkan koordinasi yang telah dilakukan, pelaksanaan normalisasi dijadwalkan akan dimulai pada Sabtu mendatang. Pihak UPT SDA Provinsi Jawa Timur juga telah menyatakan komitmennya untuk segera menerjunkan alat berat ke lokasi.
“Dari komitmen UPT SDA Provinsi, dua hari ke depan alat berat akan mulai didatangkan. Normalisasi ini nantinya akan dilakukan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dan akan terus berjalan sampai pekerjaan dinyatakan selesai,” ujar dia.
Menanggapi kemungkinan adanya dampak terhadap lahan warga, khususnya pohon-pohon di bantaran sungai yang harus ditebang, Gus Fatih menegaskan, sejauh ini tidak ditemukan penolakan dari masyarakat. Justru, dukungan warga sangat luar biasa.
“Kami sangat mengapresiasi peran kepala desa yang sudah bekerja maksimal memastikan tidak ada hambatan. Komitmen masyarakat juga patut diapresiasi, mereka siap mendukung dan mengorbankan apa pun yang diperlukan demi kelancaran normalisasi sungai ini,” beber politisi PKB ini.
Ia menambahkan, normalisasi Kali Afur Banger direncanakan akan dilakukan sepanjang lebih dari 300 meter. Namun, apabila dirasa masih belum cukup untuk mengatasi persoalan banjir, Pemerintah Kabupaten Probolinggo juga siap turun tangan.
“Apabila nanti diperlukan tambahan pekerjaan, maka Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo siap membantu penyelesaian normalisasi ini dengan menggunakan alat berat milik pemerintah daerah,” imbuhnya.
Kepala Desa Opo-opo, Muhaimin Assyatta mengatakan, proses pendekatan kepada warga yang memiliki lahan di sepanjang bantaran sungai telah dilakukan jauh hari. Hasilnya, warga menyatakan persetujuannya.
“Total ada 20 warga yang memiliki lahan dan pohon di pinggir sungai yang terdampak normalisasi. Dari jumlah itu, sebagian besar sudah menandatangani persetujuan,” tutur Muhaimin.
Ia menambahkan, masih ada tiga warga yang belum membubuhkan tanda tangan persetujuan. Namun, hal tersebut bukan karena adanya penolakan, melainkan karena yang bersangkutan belum dapat ditemui.
“Tinggal tiga warga yang belum tanda tangan karena memang belum sempat bertemu. Setelah ini akan segera kami temui agar semuanya jelas dan tidak ada kendala saat pelaksanaan normalisasi,” sampainya. (*)
