Probolinggo,– Pesan WhatsApp (WA) berjudul ‘Pemberitahuan Mutasi’ yang menyasar kepala sekolah serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, beredar luas.
Pesan tersebut mencatut nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Probolinggo dan disebarkan secara berantai melalui grup WA maupun pesan pribadi.
Dalam pesannya, pengirim menyampaikan bahwa Pemkab Probolinggo saat ini sedang melaksanakan proses mutasi ASN.
Narasi yang ditulis bahwa pemerintah daerah akan melakukan mutasi karena kebutuhan administrasi kepegawaian, penyegaran organisasi, serta pemenuhan formasi ASN berdasarkan hasil evaluasi kinerja.
Bahkan, pesan itu juga mencantumkan nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) Kabupaten Probolinggo, seakan-akan pesan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemkab Probolinggo Klarifikasi
Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Probolinggo, Hari Kriswanto dengan tegas membantah kebenaran informasi tersebut. Ia memastikan pesan WA yang beredar luas, bukan berasal dari BKPSDM maupun instansi resmi Pemkab Probolinggo.
“Kami tegaskan bahwa pesan WhatsApp yang mengatasnamakan BKPSDM Kabupaten Probolinggo terkait mutasi ASN itu adalah tidak benar atau hoaks,” kata Hari, Rabu (21/1/26).
Hari menjelaskan, seluruh kebijakan kepegawaian, mulai dari mutasi, promosi, hingga rotasi jabatan ASN, memiliki mekanisme dan prosedur resmi yang telah diatur secara jelas.
Informasi tersebut tidak pernah disampaikan melalui pesan pribadi atau grup WhatsApp. “Setiap kebijakan kepegawaian hanya disampaikan melalui surat dinas resmi dan kanal resmi BKPSDM, terutama website,” tandasnya.
Ia menambahkan, jika dicermati lebih teliti, pesan yang beredar tersebut tidak memenuhi unsur administratif yang menjadi ciri khas surat resmi pemerintahan.
Tidak adanya nomor surat, tanda tangan pejabat berwenang, maupun stempel instansi menjadi indikator kuat bahwa pesan tersebut palsu.
“Bahasanya memang disusun rapi dan administratif, sehingga sekilas terlihat meyakinkan. Tetapi kalau diperhatikan, tidak ada nomor surat, tidak ada tanda tangan, dan tidak ada stempel resmi. Itu sudah cukup menjadi tanda bahwa pesan tersebut hoaks,” beber Hari.
Waspada Penipuan
Lebih jauh, Hari mengingatkan bahwa penyebaran pesan semacam ini berpotensi menjadi pintu masuk modus penipuan lanjutan.
Meski pada tahap awal tidak meminta uang maupun data pribadi, pelaku dapat memanfaatkan kepanikan dan kebingungan korban untuk melakukan aksi berikutnya.
“Oleh karena itu, kami mengimbau kepada seluruh ASN, kepala sekolah, dan pihak terkait agar tidak mudah percaya, tidak menanggapi, dan tidak meneruskan pesan semacam ini,” imbuhnya.
Ia juga meminta agar pesan hoaks tersebut tidak kembali disebarluaskan, karena dapat menimbulkan keresahan di lingkungan ASN.
Bagi ASN yang menerima pesan serupa, diminta segera melakukan klarifikasi langsung ke BKPSDM atau mengecek informasi melalui kanal resmi, termasuk website bkpsdm.probolinggokab.go.id.
“Kalau ada informasi yang meragukan, silakan klarifikasi langsung. Jangan sampai informasi palsu seperti ini menimbulkan keresahan dan berdampak negatif,” Hari memungkasi. (*)
