Jember,- Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) RI, Iwan Sumule, menilai industri kopi Tapal Kuda masih menghadapi masalah serius, terutama soal ketimpangan keuntungan yang diterima petani.
Penegasan itu disampaikan dalam forum aglomerasi industri kopi yang berlangsung di Auditorium Universitas Jember (UNEJ), Selasa (25/11/25) siang.
Forum ini dihadiri unsur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, akademisi, pelaku industri kopi, serta perwakilan dari kabupaten/kota di Tapal Kuda.
Agenda tersebut digelar untuk membahas arah pengembangan industri kopi agar berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.
Iwan menyoroti data dan kondisi lapangan yang menurutnya belum menguntungkan petani. Ia menyebut, Jember memiliki varietas kopi unggul yang bernilai historis dan ekonomis.
“Kita tahu ada varietas unggul yang dulu dikembangkan, seperti kopi Abasina. Menurut catatan sejarah, kopi itu pertama kali ditanam di Kecamatan Kalisat pada 1928,” kata Iwan.
Namun, ia menilai nilai tambah komoditas kopi masih bertumpu di hilir, bukan di tingkat petani. Iwan menyebut struktur pasar saat ini tidak adil bagi desa.
“Kita tidak bisa lagi menerima struktur pasar yang menempatkan desa hanya sebagai pemasok bahan mentah. Kita harus membalik struktur itu melalui industrialisasi kopi berbasis desa. Yang artinya bahwa kopi harus jadi pusat nilai tambah di desa,” tegasnya.
Iwan menekankan bahwa tanpa perubahan struktur tersebut, potensi kopi Tapal Kuda tidak akan berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan.
Ia menyebut industrialisasi di tingkat desa sebagai langkah yang harus segera dijalankan, bukan sekadar wacana.
Sebelumnya, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Unej, Bambang Kuswandi, mengatakan forum ini digelar untuk merumuskan langkah konkret pengembangan industri kopi.
“Semoga nanti ada banyak terobosan dalam ikut meningkatkan pemasaran kopi dan juga budidaya kopi, termasuk juga memberantas kemiskinan di wilayah ini,” ujarnya.
Bupati Jember, Muhammad Fawait, juga memberi dukungan terhadap penguatan sektor kopi.
Eks anggota DPRD Jatim ini menilai potensi lahan yang ada cukup besar di wilayahnya, yakni seluas 42.980 hektare.
“Pengembangan kopi ini kami nanti ingin mengembangkan lewat hutan sosial sehingga bagi masyarakat yang tidak punya lahan, ke depan bisa memanfaatkan perhutanan sosial,” ucapnya. (*)
