Jakarta,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo meminta dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah secara terpadu.
Permintaan itu disampaikan Wakil Bupati Probolinggo, Fahmi Abdul Haq Zaini (AHZ), saat beraudiensi dengan Sekretaris Utama KLHK di Jakarta, Kamis (13/11/25).
Dalam pertemuan tersebut, Fahmi didampingi Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo, Mochammad Alfatih, anggota Komisi I Muchlis, dan Rendra Hadi Kusuma. Mereka membahas penanganan sampah yang kian mendesak di wilayah Probolinggo.
“Masalah sampah ini bukan hanya persoalan Probolinggo, tapi problem banyak daerah. Kami butuh pendampingan dan dukungan teknis agar penanganannya bisa lebih efektif dan terintegrasi,” kata Fahmi.
Ketua Komisi III DPRD, Mochammad Alfatih, menilai pengelolaan sampah harus dilakukan dari hulu ke hilir. Ia menekankan pentingnya edukasi publik, dan perbaikan fasilitas tempat pembuangan akhir.
“Nah yang kalah penting juga peningkatan layanan kebersihan,” tutur Fatih.
Anggota Komisi I, Muchlis, menambahkan bahwa dukungan regulasi dan fasilitas dari pemerintah pusat menjadi kunci percepatan pengelolaan sampah di daerah.
“Semua pihak harus terlibat dan tidak saling membebankan sehingga sampah bisa diolah lebih baik dan memberikan manfaat lebih,” cetus Muchlis.
Sekretaris Utama KLHK, Rosa Vivien Ratnawati menyambut baik langkah Pemkab Probolinggo. Menurutnya, langkah pemerintah daerah linear dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Kementerian berkomitmen membuka ruang kolaborasi lanjutan, termasuk pendampingan teknis dan integrasi dengan program nasional pengelolaan sampah berkelanjutan,” terang Rosa.
Ia berharap, audiensi itu menjadi titik awal kerjasama konkret antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan persoalan sampah yang terus menjadi keluhan masyarakat. (*)
