Jember,- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jember mengadakan forum serap aspirasi masyarakat di gedung DPRD Jember, Kamis (9/10/25).
Agenda ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap kebijakan Fraksi PKB dan arah pembangunan daerah menjelang pembahasan APBD 2026.
Ketua DPC PKB Jember, Ayub Junaidi, mengatakan forum tersebut merupakan bagian dari komitmen partai untuk memastikan setiap kebijakan di DPRD berangkat dari kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin setiap keputusan di DPRD memiliki landasan aspirasi yang kuat dari bawah,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Ayub menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember setelah mengalami pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp270 miliar.
Menurutnya, situasi ini harus dijawab dengan kreativitas daerah dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Selama ini perhatian publik banyak tertuju pada sisi belanja, padahal yang tak kalah penting adalah bagaimana kita menambah pendapatan daerah,” jelasnya.
Ayub menyebut, sejumlah potensi PAD belum tergarap maksimal. Salah satunya sektor parkir dan pariwisata.
Ia menilai, potensi pajak parkir bisa mencapai Rp20 miliar, namun realisasi saat ini baru sekitar Rp2 miliar. Ia menilai kebijakan parkir berlangganan yang pernah diterapkan bisa dihidupkan kembali dengan sistem digital.
Selain itu, ia menyoroti kawasan Gunung Sadeng di Kecamatan Puger yang dinilai memiliki potensi ekonomi besar.
PKB mendorong pemerintah daerah agar aset tersebut dikelola secara profesional, bahkan membuka peluang pembentukan BUMD baru untuk pengembangan wilayah tersebut.
Forum itu juga membahas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pariwisata Jember. Ayub menegaskan sektor wisata harus dikelola secara transparan dan berpihak pada masyarakat lokal.
“Ketika Raperda Pariwisata dibahas nanti, kami sudah punya catatan dari masyarakat. Potensi wisata alam, laut, hingga perkebunan perlu ditata agar memberi manfaat ekonomi luas,” terangnya.
PKB Jember juga menyoroti pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Bersubsidi Daerah (MBB) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Ayub menilai program ini penting untuk peningkatan gizi anak-anak, namun pelaksanaannya perlu dikawal agar tepat sasaran.
“Programnya bagus, tapi pelaksanaannya harus dikawal bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” Ayub menambahkan.
Ayub menegaskan PKB Jember akan terus membuka ruang partisipasi publik dalam fungsi legislasi dan pengawasan.
“Hanya dengan keterlibatan masyarakat, kinerja partai dan pemerintah daerah bisa lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan warga,” pungkas Ayub. (*)
Editor: Mohammad S
Publisher: Keyra
