Lumajang, – Setelah bertahun-tahun tertunda, rencana perbaikan gedung sekolah rusak di Kabupaten Lumajang akhirnya kembali menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Hal ini menyusul keputusan strategis dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyatakan bahwa anggaran transfer ke daerah (TKD) tidak akan lagi dipotong dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Keputusan ini disambut antusias oleh Bupati Lumajang, Indah Amperawati. Ia mengakui, selama ini keterbatasan anggaran akibat pemangkasan dana dari pusat menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan program-program prioritas daerah.
“Semoga saja kabar ini betul ya, supaya kami bisa fokus membangun infrastruktur di daerah, terutama sekolah-sekolah yang kondisinya memprihatinkan,” ujar Indah saat ditemui di Kantor Bupati Lumajang, Jumat (12/9/25).
Selain itu, ia mengungkapkan, dari 10 kecamatan yang telah ia kunjungi melalui program Sehari Ngantor di Kecamatan Terpadu (Setor Madu), hampir semuanya memiliki sekolah dengan kondisi rusak sedang hingga berat.
Bahkan, tak sedikit sekolah yang masih memaksakan diri menggunakan ruang kelas yang sudah tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar.
“Saya lihat sendiri, ada ruang kelas yang plafonnya bolong, dindingnya retak, lantainya ngelupas, tapi masih digunakan karena tidak ada pilihan lain. Ini sangat miris dan harus jadi perhatian utama,” jelasnya.
Menurut data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, jumlah sekolah dasar dan menengah yang masuk kategori rusak mencapai ratusan ruang kelas, dengan kerusakan mulai dari ringan hingga berat.
Selama dua tahun terakhir, upaya perbaikan berjalan lambat karena keterbatasan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang seharusnya menjadi sumber utama pembiayaan infrastruktur pendidikan.
Tahun 2025 ini, Kabupaten Lumajang bahkan harus rela menerima pemotongan dana transfer hingga Rp55,9 miliar, yang sebagian besar merupakan DAK untuk infrastruktur, termasuk sekolah dan jalan.
Indah tak menampik sejak pemotongan anggaran dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah terpaksa mengambil kebijakan efisiensi ketat, termasuk memangkas anggaran kebutuhan dasar operasional dinas hingga 50 persen.
Bahkan pembelian alat tulis kantor (ATK) pun ikut ditekan seminimal mungkin. Namun, yang paling terdampak adalah sektor pendidikan dan infrastruktur.
“Pendidikan harusnya menjadi prioritas semua pihak. Tapi dengan anggaran yang dipotong, kami benar-benar kesulitan. Sekarang, dengan kabar baik ini, saya ingin memastikan perbaikan sekolah menjadi gerakan bersama yang nyata,” tegas Indah.
Indah menyatakan, jika dana transfer tahun depan berjalan normal, maka alokasi pertama akan difokuskan untuk membenahi sekolah-sekolah rusak di 10 kecamatan prioritas, sebelum masuk ke program-program lain seperti infrastruktur jalan dan realisasi janji politik pasca Pilkada 2024.
“Setelah itu baru janji politik, tapi itu bertahap. Sekarang kita fokus yang paling fundamental dulu. Karena tanpa pendidikan yang layak, bagaimana kita bisa membangun masa depan Lumajang” pungkasnya. (*)
Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Keyra
