Menu

Mode Gelap
Duduk di Bantalan Rel, Pria di Pasuruan Tewas Disambar KA Penataran Spesialis Pencuri Pompa Air di Rumah Ibadah Pasuruan Diringkus Polisi Karangan Bunga Misterius Dikirim ke Polres Lumajang dari ‘Korban Maling Sapi’ Tepergok Pemilik, Curanmor di Gatsu Kota Probolinggo Gagal Hunian Warga Binaan Rutan Kraksaan Digeledah, Sejumlah Barang Terlarang Ditemukan Lansia di Puger Jember Diringkus Polisi, Diduga Cabuli Anak di Bawah Umur

Pemerintahan · 14 Agu 2025 21:18 WIB

Pemkab Jember Kebut Verifikasi 3.526 Pegawai Honorer, Target Rampung Sebelum 18 Agustus


					RDP: Panitia Khusus Non ASN DPRD Jember saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BKPSDM setempat. (Foto: M. Abd Rozak Mubarok)
Perbesar

RDP: Panitia Khusus Non ASN DPRD Jember saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BKPSDM setempat. (Foto: M. Abd Rozak Mubarok)

Jember,- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jember akan merampungkan proses verifikasi dan validasi 3.526 pegawai berstatus R4, yakni tenaga honorer yang tidak terdata di Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Plt. Kepala BKPSDM Jember, Rachman Hidayat mengatakan pihaknya sudah menyiapkan strategi percepatan agar seluruh proses bisa selesai sebelum tanggal 18 Agustus.

Menurut Hidayat, tim gabungan BKPSDM bersama Satgas akan berkoordinasi langsung dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui sistem aplikasi elektronik.

Mekanisme ini, dijelaskannya, dinilai praktis karena OPD hanya perlu memasukkan data verifikasi dengan beberapa kali klik.

“Hitungannya detik saja. Klik-klik, selesai. Opsi yang ada pun tidak banyak, sehingga bisa hemat waktu,” ujar Hidayat saat memberikan keterangan kepada Panitia Khusus DPRD Jember, Kamis, (14/8/25).

Meski seluruh pegawai R4 masuk dalam proses pendataan, Hidayat menegaskan tidak semuanya akan diusulkan menjadi pegawai tetap. Pertimbangan utama adalah kebutuhan formasi dan kemampuan anggaran daerah.

“Tidak mungkin kita mengangkat pegawai tanpa kemampuan membayar gaji mereka,” tegasnya.

Ia menambahkan, pegawai R4 yang sudah bekerja di OPD saat ini masih dibiayai anggaran yang tersedia, sehingga tidak mengganggu operasional harian.

BKPSDM juga tengah memetakan distribusi pegawai di seluruh instansi. Beberapa unit kerja, seperti puskesmas, diketahui memiliki kelebihan personel, sementara unit lain justru kekurangan.

“Kita akan melakukan redistribusi. Tetapi tidak bisa sembarangan, karena ada kualifikasi khusus, seperti tenaga kesehatan dan guru yang butuh sertifikat,” jelasnya.

BKPSDM berkomitmen memperbaiki tata kelola pegawai, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, agar layanan publik tetap optimal.

“Tidak akan ada rekrutmen di luar aturan yang bisa membebani APBD di masa depan,” tandas Hidayat.

Sementara itu, pegawai paruh waktu kategori R2 dan R3 sudah hampir selesai prosesnya. Sedangkan pegawai R4 menunggu hasil verifikasi final sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran. (*)

 


Editor: Mohammad S

Publisher: Keyra


Artikel ini telah dibaca 84 kali

Baca Lainnya

Gedung Direhabilitasi, Dispendukcapil Jember Alihkan Layanan ke Kecamatan dan Aplikasi Online

13 Oktober 2025 - 20:07 WIB

Lumajang Targetkan Penurunan Kemiskinan hingga 6,86% pada 2026

10 Oktober 2025 - 17:48 WIB

Perubahan Perda Menyuburkan Tumbuhnya Tempat Hiburan Malam di Kota Probolinggo, Polemik Bermunculan

10 Oktober 2025 - 14:23 WIB

Menuju 2026, Lumajang Fokus pada Lima Prioritas Strategis Pembangunan

10 Oktober 2025 - 13:16 WIB

Lumajang Terancam Lumpuh Fiskal, Khofifah Desak Pemerintah Pusat Naikkan DBHCHT

10 Oktober 2025 - 10:56 WIB

PKB Jember Gelar Forum Aspirasi, Dorong Inovasi Pendapatan Daerah di Tengah Pemangkasan Dana Pusat

9 Oktober 2025 - 21:10 WIB

Pemkab Lumajang Cari Jalan Keluar Usai Dana Pusat Dipotong Rp266 Miliar

9 Oktober 2025 - 18:36 WIB

Ketua DPRD Lumajang: Dana Transfer ke Lumajang Dipotong Rp266 Miliar

9 Oktober 2025 - 17:23 WIB

Lawan HIV, TBC, dan DBD, Pemkot Pasuruan Ajak Semua Pihak Bergerak

9 Oktober 2025 - 17:03 WIB

Trending di Pemerintahan