Menu

Mode Gelap
Sambut Idul Adha, Pengawasan Kesehatan Hewan Kurban di Jember Diperketat Heboh! Warga Temukan Mayat Pria di Sungai Brantas Kota Probolinggo Pasca Perampokan Brutal di Bago Probolinggo, Keluarga Korban Trauma Akut Kontroversi Lahan Dikuasai PT Kalijeruk: 1.197 Hektare atau 9,6 Hektare? Sarang Tawon Serang Kakek di Pasuruan, Tim Damkar Turun Tangan Innalillahi! Dua Pemotor di Lumajang Tewas Diseruduk Truk Pasir

Pemerintahan · 1 Jun 2025 10:52 WIB

Bupati Lumajang Sebut Data Bansos Belum Akurat, Validasi Data Jadi Kunci Perbaikan


					Bupati Lumajang, Indah Amperawati. Perbesar

Bupati Lumajang, Indah Amperawati.

Lumajang, – Upaya pengentasan kemiskinan terus menjadi prioritas pemerintah di berbagai tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah.

Beberapa hari yang lalu, Bupati Lumajang, Indah Amperawati dan Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf melakukan pertemuan penting untuk memperkuat sinergi dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) secara tepat sasaran.

Salah satu fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah penggunaan satu data terpadu yakni, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagai acuan utama dalam penyaluran seluruh bantuan sosial dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten.

Untuk itu, Bupati Lumajang Indah Amperawati menegaskan DTSEN yang saat ini digunakan sebagai dasar pendataan penerima bansos belum tentu seratus persen akurat.

“Saya menyampaikan kepada Mensos, pendataan yang pertama ini belum tentu akurat seratus persen. Oleh karena itu, kami meminta diberikan kesempatan kepada kepala daerah bersama perangkatnya untuk cek kembali ke bawah,” ujar Bupati Lumajang yang akrab disapa Bunda Indah, Minggu (1/6/25).

Bunda Indah juga meminta kepada pihak Mensos agar setiap tiga bulan sekali untuk melakukan validasi data secara berkala. Proses validasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Setiap tiga bulan sekali ada validasi data, dan kami berharap masyarakat juga turut aktif melaporkan jika ada warga yang tidak layak namun menerima bansos,” katanya.

Bunda Indah juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial. Ia meminta masyarakat tidak segan melaporkan jika menemukan warga yang tergolong mampu namun masih menerima bansos.

“Silakan laporkan melalui desa atau langsung sambat ke bupati. Kami akan segera mengecek dan menindaklanjuti laporan tersebut,” tegasnya. (*)

 


Editor: Ikhsan Mahmudi

Publisher: Keyra


Artikel ini telah dibaca 53 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Kembalikan Identitas Jember sebagai Destinasi Wisata, Bupati Ajak Kolaborasi Semua Pihak

2 Juni 2025 - 16:54 WIB

Fokus Layani Masyarakat, Bupati Lumajang Tolak Konsep ‘100 Hari Kerja’

2 Juni 2025 - 13:56 WIB

Bupati Lumajang Sambut Positif Putusan MK, Siap Gratiskan Pendidikan Dasar

1 Juni 2025 - 11:25 WIB

Mensos Gus Ipul Tekankan Pentingnya Akurasi Data dalam Pengentasan Kemiskinan

30 Mei 2025 - 21:14 WIB

Diplomasi Bupati Jember, Hasilkan Pos Pelayanan Pekerja Migran Indonesia

29 Mei 2025 - 18:18 WIB

Lumajang Raih WTP: Transformasi Tata Kelola Keuangan dengan Digitalisasi

28 Mei 2025 - 11:23 WIB

Survei The Republic Institut, Masyarakat Probolinggo Puas Kinerja Gus Haris – Ra Fahmi

28 Mei 2025 - 10:56 WIB

Pemkab Probolinggo Luncurkan Sae Law Care, Program Hukum bagi Birokrat

27 Mei 2025 - 20:48 WIB

Cegah Korupsi, Pemkab Probolinggo Deklarasi Perluasan Pembangunan Zona Integritas

27 Mei 2025 - 20:19 WIB

Trending di Pemerintahan