Menu

Mode Gelap
Serapan Tembakau tak Maksimal, HKTI Probolinggo Temui Bupati Gus Haris Asyik! Pemkab Probolinggo Fasilitasi Kuliah Gratis plus Uang Saku di Unitomo Surabaya Dua Pekan, 1.320 Orang di Kabupaten Probolinggo Langsungkan Pernikahan Pria asal Tiris Dibacok Di Mayangan Probolinggo, Salah Sasaran? Toyota Avanza Warga Alassumur Kulon Probolinggo Terbakar, Kerugian Ratusan Juta Kakak-beradik Atlet Balap Motor asal Kota Probolinggo Sabet 2 Medali Porprov Jatim 2025

Sosial · 15 Jan 2025 17:17 WIB

Puluhan KPM Lumbang Dipanggil, Dana Akan Dikembalikan dan Pengawasan Diperketat


					Puluhan warga dipanggil dinas sosial untuk klarifikasi. Perbesar

Puluhan warga dipanggil dinas sosial untuk klarifikasi.

Pasuruan, – Sebanyak 26 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Cukurguling, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan dipanggil oleh Dinas Sosial pada Rabu (15/1/2025) pagi.

Pemanggilan ini dilakukan untuk mengklarifikasi dugaan penyelewengan bantuan sosial oleh ketua kelompok PKH di desa tersebut.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, M. Suwito Adi menjelaskan, permasalahan ini terjadi karena ketua kelompok PKH menyalahgunakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang seharusnya diterima oleh KPM.

“Ini bukan kesalahan pendamping ya, tetapi ketua kelompoknya. Sebenarnya kejadian seperti ini sudah pernah terjadi dua tahun lalu, dan kami sudah mengingatkan. Namun, sekarang terulang lagi,” ujar Suwito.

Suwito menjelaskan, dari 50 KPM yang terdaftar dalam kelompok tersebut, 26 orang melaporkan, uang bantuan mereka diduga disalahgunakan oleh ketua kelompok. Total dana yang dilaporkan mencapai sekitar Rp30 juta.

“Ketua kelompok tersebut sudah bersedia mengembalikan uang yang diambil,” katanya.

Ia menegaskan, pengawasan terhadap program bantuan sosial akan diperketat. Pendamping PKH diminta untuk lebih aktif memantau kelompok-kelompok penerima manfaat guna mencegah kejadian serupa.

“Ke depan, pengawasan akan lebih diperketat. Teman-teman pendamping PKH harus segera melakukan monitoring terhadap setiap kelompok agar tidak terjadi lagi,” tegas Suwito.

Ia juga menyoroti penyebab penyalahgunaan ini yakni, ketika KPM menyerahkan kartu ATM kepada orang lain untuk membantu pengecekan atau pengambilan dana.

“Ke depan, pengecekan harus dilakukan sendiri oleh KPM. Jika dikerjakan oleh orang lain, risikonya seperti ini,” ujar Suwito.

Suwito juga menyampaikan,  masalah ini sementara diselesaikan secara internal. Namun hasil klarifikasi hari ini akan dilaporkan ke Kementerian Sosial.

“PKH ini kewenangannya ada di Kementerian Sosial, jadi kasus ini akan kami laporkan ke sana, termasuk kepada Bupati Pasuruan,” ujarnya.

Salah satu KPM yang dipanggil, Ruspiati, mengaku, telah memberikan keterangan kepada Dinas Sosial. Ia berharap uang bantuan segera dikembalikan sesuai janji yang telah disampaikan oleh ketua kelompok.

“Hasilnya tadi sudah beres, katanya uangnya akan dikembalikan dalam satu bulan,” kata Rusmiati.  (*)

 


Editor: Ikhsan Mahmudi

Publisher: Keyra


Artikel ini telah dibaca 178 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Bertemu Wali Kota, FKUB Kota Probolinggo Ajukan Perluasan Lahan TPU bagi Non Muslim

17 Juni 2025 - 14:36 WIB

Mediasi Buntu, Paguyuban Pedagang Oleh-oleh Haji Keukeh Berjualan di Sekitar Masjid Alun-alun

16 Juni 2025 - 16:36 WIB

Pasuruan Siap Terapkan Aturan Rekrutmen Tanpa Batasan Usia Kerja

14 Juni 2025 - 16:22 WIB

Kontroversi Kebijakan Dishub Lumajang: Dari Penertiban ke Kolaborasi dengan Jukir Liar

13 Juni 2025 - 18:26 WIB

Tolak Relokasi ke TWSL, Pedagang Oleh-oleh di Alun-alun Kota Probolinggo Demo

13 Juni 2025 - 18:16 WIB

Eksekusi Bangunan di Lumajang, Termohon Kecewa tanpa Pemberitahuan

12 Juni 2025 - 07:23 WIB

Pupuk Indonesia Hentikan Kerjasama dengan Kios Pupuk Pelanggar Aturan HET di Lumajang

11 Juni 2025 - 07:02 WIB

Polres Probolinggo dan PWI Sepakati Kolaborasi Pencegahan Hoaks

10 Juni 2025 - 21:02 WIB

Momentum Idul Adha, Kejari Kabupaten Probolinggo Tebar 800 Paket Daging Kurban

9 Juni 2025 - 20:00 WIB

Trending di Sosial