Lumajang, – Melalui rapat paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lumajang menyoroti tingginya angka putus sekolah.
Anggota DPRD Lumajang dari fraksi Partai Gerindra, Heri Nani Haryati menyarankan, agar Pemkab Lumajang membuka kejar paket di setiap desa di Kabupaten Lumajang.
“Selain urusan harapan hidup, kesehatan serta standar hidup layak, pendidikan menjadi salah satu faktor yang menentukan jumlah perolehan poin yang dinilai oleh Badan Pusat Statistik (BPS),” kata Nani, Jumat (15/11/24).
Lebih lanjut Nani menjelaskan, perlunya anggaran yang memadai untuk pengadaan program pendidikan baru. Yaitu program tebus ijazah bagi murid yang telah lulus dari sekolah negeri maupun swasta namun terkendala biaya untuk melakukan pelunasan.
“Biasanya karena ada tunggakan di sekolah asalnya. Hal ini tentu masih banyak ditemui di masyarakat sekitar kita. Selain itu fenomena ini juga bertolak belakang dengan sukses program belajar 12 tahun dan berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran di Lumajang,” terangnya.
Menurutnya, angka anak putus sekolah di Lumajang cukup tinggi. Hingga bulan Agustus 2024 lalu setidaknya ada 5.848 anak yang tercatat putus sekolah.
Harapannya, Pemkab Lumajang mampu mendorong lembaga pendidikan membuka kejar paket di setiap desa.
“Kami berharap agar jangan hanya satu prinsip yang dikedepankan. Melainkan semua prinsip penyusunan APBD yang telah disebutkan harus benar-benar ditaati, sesuai dengan kebutuhan,” pungkasnya. (*)
Editor: Ikhsan Mahmudi
Publisher: Keyra
